PERUNDINGAN PERDAGANGAN : RI Bidik Kerja Sama Negara Nontradisional

Oleh: Rayful Mudassir 12 Januari 2018 | 02:00 WIB
Aktivitas bongkar muat di terminal peti kemas Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu petang (6/12)./JIBI-Paulus Tandi Bone

JAKARTA – Pemerintah membidik perjanjian kerja sama dengan sejumlah negara nontradisional pada tahun ini untuk mengerek capaian kinerja ekspor ke pasar potensial.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mengusulkan perundingan dengan sejumlah negara nontradisional, yang menjadi salah satu strategi dalam melakukan ekspansi pasar ekpor produk Indonesia. Sejumlah perundingan tersebut ditargetkan selesai selama 2018 hingga 2019.

Pasar nontradisional yang dibidik pada tahun ini adalah Turki, Peru, Nigeria, Mozambik, Kenya, Maroko, Afrika Selatan, Sri Lanka, Bangladesh, perundingan Eurasia, Saudi Arabia dan Kanada melalui ASEAN.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan upaya menjalin kerja sama perdagangan dagang dengan sejumlah negara nontradisional untuk membuka akses pasar ekspor Indonesia.

Dia mengatakan dengan adanya perluasan cakupan negara tersebut, maka pasar ekspor tidak terlalu bergantung dengan kawasan potensial yang selama ini dilakukan.

“Kita buka pasar, masa kita di pasar tertentu saja, kita kan tergantung di pasar Eropa sama Amerika. Ekspor yang kita harapkan apa saja yang mereka mau yang memiliki nilai tambah,” kata Enggartiasto Lukita kepada Bisnis, Selasa (9/1).

Sebelumnya, Enggar mengatakan usulan perundingan dengan Kenya dan Peru sudah dimulai sejak tahun lalu. Namun perundingan dengan Kenya mengalami penundaan akibat situasi politik di negara itu.

“Kita proyeksikan 2018 selesai. Misal Nigeria akan kita lanjutkan lagi, negara-negara Afrika akan kita selesaikan sebagai market baru Indonesia,” sebutnya.

SURPLUS

Sementara itu, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BP3) Kemendag Kasan Muhri mengatakan sejumlah kerja sama dengan negara nontradisional untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika, Eropa dan Jepang.

“Tetapi kinerja ekspor ke negara tradisional tersebut juga tetap dijaga, agar tetap tumbuh sejalan dengan perbaikan ekonomi di negara tujuan ekspor tradisional tersebut,” kata Kasan kepada Bisnis.

Dia mengatakan, kerja sama dengan Turki, pemerintah secara resmi telah memulai perundingan dagang Indonesia – Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement (IT-Cepa) awal tahun ini. Putaran pertama perundingan dilangsungkan di Jakarta setelah tertunda cukup lama.

Baik Indonesia maupun Turki sama-sama menargetkan nilai perdagangan negara mencapai US$10 miliar pada tahun 2030. Sementara itu total perdagangan ekspor komoditas Indonesia ke Turki mencapai US$1,33 miliar di 2016, dengan rincian ekpor senilai US$1,02 miliar dan impor US$311,1 juta.

Adapun kinerja perdagangan Indonesia dengan Kenya selama periode 2012 – 2016 selalu mengalami surplus untuk Indonesia. Pada tahun 2016, surplus perdagangan Indonesia dengan Kenya mencapai US$190,8 juta, meningkat sebesar 8,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kerja sama perdagangan dengan Kenya diperkirakan akan meningkatkan ekspor minimum sebesar US$33,4 juta.

Pedagangan Indonesia dengan Mozambik selama periode 2012 – 2016 menghasilkan surplus neraca bagi Indonesia sebesar US$ 25,7 juta. Lain lagi perdagangan dengan Bangladesh yang mencatat surplus US$1,2 miliar pada 2016.

Kerja sama Sri Lanka, ujar Kasan, selama periode 2012-2016 selalu mengalami surplus di sisi Indonesia dan pada tahun 2016 surplus tercatat sebesar US$ 217,9 juta. Kerja sama kedua negara berpotensi meningkatkan ekspor Indonesia bahkan berpotensi menambah surplus neraca perdagangan hampir mencapai US$90 juta.

Kasan menuturkan perundingan dengan Peru mencatat peningkatan volume perdagangan yang mencapai US$ 229,2 juta di tahun 2015 dengan surplus di pihak Indonesia sebesar US$123,8 juta.

Namun demikian, kedua negara sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan hingga US$1 miliar di tahun 2025 mengingat masih besarnya potensi kerjasama bilateral, termasuk kemungkinan Peru menjadi hub untuk pasar Amerika Latin.

Perjanjian bersama Maroko diakui memiliki sumber daya produksi yang berbeda sehingga kedua negara bukanlah pesaing dalam perdagangan. Meski tak menyebutkan soal nilai dan target ekspor, namun kerja sama keduanya diyakini akan menguntungkan kedua belah pihak.

Terakhir untuk Kanada, Kasan menyebut ekspor Indonesia ke Kanada pada tahun 2016 tercatat US$350 juta dan impornya tercatat US$1.4 miliar atau defisit US$650 juta.

“Ikut sertanya Indonesia dalam ASEAN-Kanada FTA tidak hanya menjaga pasar ekspor Indonesia tapi juga memperbaiki neraca perdagangan Indonesia dengan Kanada,” sebutnya.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta W Kamdani mengatakan selalu mendukung upaya untuk meningkatkan perdagangan dan investasi nasional. Salah satunya adalah melalui perjanjian perdagangan dengan negara mitra strategis dan mitra nontradisional.

“Mitra strategis seperti Australia dan Uni Eropa penting, karena mereka merupakan mitra dagang tradisional kita dan karena memiliki standar yang lebih tinggi, maka bila produk kita diterima di sana otomatis akan lebih mudah lagi untuk diterima di negara lain. Untuk mitra nontradisional seperti negara-negara Afrika, Asia Selatan, dan Peru juga penitng untuk kita dekati karena negara-negara ini ekonominya perlahan mulai bangkit,” papar Shinta.

Dia menyebut neraca perdagangan Indonesia dengan negara-negara Afrika selama dua tahun ini naik cukup signifikan. Bahkan perdagangan dengan Mozambik pada 2017 naik sampai 122% dari 2016 periode Januari - Oktober. Dengan Kenya naik 37%. Dengan Asia Selatan seperti Bangladesh, Pakistan dan Srilanka termasuk Peru tahun 2017 naik cukup besar dibanding perdagangan pada 2016.

Menurutnya perjanjian perdagangan dapat membuka pasar untuk masuk ke kawasan Asia Selatan dan tengah yang memiliki populasi hampir 1,9 miliar penduduk. Dengan Afrika, pasar potensial berpotensi mendapat nilai ekspor lebih US$1,2 milyar. Sementara Indonesia-Chile CEPA, dan Peru diproyeksi menjadi pintu masuk ke pasar Amerika Selatan yang saat ini cukup berkembang.

“Tingkat pembangunan dan standar di negara-negara tersebut kurang lebih sama atau lebih rendah dari Indonesia, produk-produk kita akan lebih mudah diterima oleh masyarakat sana, sehingga dengan adanya perjanjian perdagangan, produk kita bisa menjadi lebih kompetitif karena ada potensi penghapusan tarif yang signifikan,” ujarnya.

Sumber : Bisnis Indonesia (12/1/2018)

Editor: Linda Teti Silitonga

Berita Terkini Lainnya