EKSPOR PERIKANAN : Sistem Logistik & Lobi Jadi Fokus

Oleh: Sri Mas Sari 12 Januari 2018 | 02:00 WIB
Ilustrasi/Bisnis.com

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memacu ekspor produk perikanan dengan memperbaiki sistem rantai pendingin dan melobi negara mitra dagang agar menurunkan tarif impornya.

Tekad itu dikemukakan setelah Presiden Joko Widodo meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berkonsentrasi meningkatkan industri pengolahan yang berorientasi ekspor.

Susi mengatakan KKP sejak dulu tidak hanya bertugas menenggelamkan kapal. Kendati turun, Susi berujar kinerja ekspor masih lebih baik dari negara lain, khususnya jika ditilik dari surplus perdagangan perikanan.

"Kami sekarang kerja bagaimana meningkatkan stok ikan naik, hasil tangkapan ikan naik, budidaya naik, dan kesejahteraan meningkat," katanya kepada wartawan, Kamis (11/1).

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Nilanto Perbowo menambahkan sistem rantai dingin akan diperbaiki di tengah momentum lompatan stok ikan lestari. Dengan demikian, nelayan skala kecil akan dapat memasok kebutuhan industri maupun ekspor dengan kualitas hasil tangkapan yang baik.

Dia menjelaskan, sejak stok ikan melimpah, nelayan-nelayan kecil mampu menangkap ikan bernilai ekonomis, seperti tuna, ikan karang, dan pelagis besar. Tantangannya saat ini adalah menangani dengan baik dan menyimpan hasil tangkapan itu sesegera mungkin dalam sistem rantai dingin.

"Ditjen PDS [Penguatan Daya Saing] dan SKPT [sentra kelautan dan perikanan terpadu] yang dikoordinasikan oleh masing-masing ditjen, terus memperkuat beroperasinya sistem rantai dingin, termasuk penyediaan es yang dibutuhkan nelayan," jelasnya.

Dari aspek global, Indonesia akan berupaya memenuhi ketentuan di pasar ekspor yang belakangan kian ketat. Sebagai contoh, Uni Eropa sejak 2009 menerapkan syarat ketertelusuran bagi seluruh produk perikanan impor, yang ditunjukkan dengan sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI). Amerika Serikat pun mulai 1 Januari 2018 mengikuti jejak Benua Biru dengan menerapkan Seafood Import Monitoring Global (SIMP).

Di samping nontariff barrier itu, Indonesia harus berkompetisi dengan beberapa negara yang menikmati tarif lebih rendah, bahkan 0%, saat produk perikanan mereka masuk ke Uni Eropa, seperti Timor Leste, Papua Nugini, dan Filipina. Vietnam mulai 1 Januari 2018 bahkan dibebaskan dari bea masuk saat masuk ke UE.

Nilanto mengaku seluruh hambatan tarif dan nontarif itu turut menekan kinerja ekspor perikanan ke mitra dagang. Volume ekspor perikanan pada 2014 tercatat 1,3 juta ton, lalu turun menjadi 1,1 juta ton pada 2015. Koreksi berlanjut pada 2016 dengan capaian hanya 1,07 ton. Sementara itu, selama Januari-November tercatat 979.910 ton. Pemerintah akan terus melobi Uni Eropa untuk menurunkan tarif impor produk perikanan dari Indonesia.

"Kami jelaskan betapa sebetulnya Indonesia sangat serius mengikuti ketentuan global, ketentuan negara tujuan ekspor. Kami minta apa yang sudaah kami lakukan dalam 3 tahun terakhir harusnya mendapat reward dari negara-negara tersebut," katanya.

Ide melarang ekspor ikan utuh beku, khususnya cakalang, terus dimatangkan demi memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahan dalam negeri. Menurut Nilanto, gagasan itu terus dibahas bersama pelaku usaha.

Penenggelaman Kapal

Kendati demikian, KKP memberi sinyal tetap akan melanjutkan aksi penenggelaman kapal pencuri ikan. KKP berpegang pada pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan penenggelaman kapal menunjukkan ketegasan pemerintah memerangi praktik penangkapan ikan secara ilegal.

"Saya pikir semua sudah jelas. Tentu kami semua akan menjalankan perintah pimpinan tertinggi, yaitu yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo," kata Nilanto.

Selama 2014-2017 tahun terakhir, jumlah kapal pelaku illegal fishing yang ditenggelamkan mencapai 363 kapal.

Sebelumnya, Presiden Jokowi kepada wartawan, Rabu (10/1/2018), mengatakan penenggelaman kapal menunjukkan Indonesia tidak main-main menegakkan hukum terhadap pelaku pencuri ikan.

"Tapi, saya bilang ke Bu Susi, di rapat, bahwa sekarang konsentrasinya meningkatkan industri pengolahan ikan, khususnya yang berorientasi ekspor karena ekspornya turun," kata Jokowi.

Editor: Bunga Citra Arum Nursyifani

Berita Terkini Lainnya