Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pengusaha Kayu Siap Pacu Ekspor, Tapi Pemerintah Harus Berperan

Pengusaha kayu siap mengikuti arahan Presiden Joko Widodo untuk memperbesar kontribusi sektor kehutanan terhadap ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Namun, pemerintah harus ikut andil dalam memacu investasi.
Hutan hujan tropis./Bloomberg-Dado Galdieri
Hutan hujan tropis./Bloomberg-Dado Galdieri

Bisnis.com, JAKARTA – Pengusaha kayu siap mengikuti arahan Presiden Joko Widodo untuk memperbesar kontribusi sektor kehutanan terhadap ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Namun, pemerintah harus ikut andil dalam memacu investasi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo mengatakan pengusaha juga akan mengikuti saran Presiden untuk menemukan terobosan seperti yang dilakukan Swedia dan Finlandia dalam mengelola hutan.

Produk kehutanan Finlandia mampu berkontribusi 20% terhadap penerimaan ekspor Negeri Seribu Danau dengan produk utama kertas, kayu gergajian, kertas karton, bubur kertas, dan kayu lapis. Sementara, produk kayu sudah lama terlempar dari 10 komoditas penyumbang ekspor nonmigas terbesar Indonesia.

Sektor kehutanan Finlandia hanya dengan luas hutan 12,2 juta hektare juga mampu menyumbang 5,7% prouk domestik bruto (PDB). Sementara sektor kehutanan Indonesia dengan luas hutan 120,6 juta ha hanya menyumbang PDB 1,6%.

"Berbagai peraturan dan izin dibuat, tapi ekspor [seharusnya] didorong bagaimana caranya supaya ini berjalan lagi," kata Indroyono, Kamis (1/2/2018).

Ekspor produk kayu 2017 tercatat US$10,9 miliar, naik 10,8% dari realisasi tahun sebelumnya.

Untuk memperbesar kue ekonomi dari sektor kehutanan dan memperkuat ekspor, APHI memandang diversifikasi usaha harus dilakukan dari sekadar industri berbasis hasil hutan kayu berkembang ke agroforestri, ekowisata, jasa lingkungan, dan bioenergy.

Namun, APHI mengusulkan lima hal kepada pemerintah untuk memacu investasi dan meningkatkan devisa dari ekspor.

Pertama, percepatan penetapan tata batas wilayah konsesi.

Kedua, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung pengembangan pasar ekspor kayu.

Ketiga, diversifikasi usaha melalui penguatan izin usaha pemanfaatan hasil hutan (IUPHH).

Keempat, implementasi Peraturan Pemerintah No 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup a.l. untuk kredit karbon dan perhutanan sosial.

Kelima, deregulasi beragam kebijakan sektor yang tumpang tindih dan kedaluwarsa, misalnya dana reboisasi dalam rupiah.

"APHI siap mendukung arahan Presiden supaya bisa mendorong ekspor. Tentunya ada peran dari pengusaha, ada peran dari pemerintah sebagai regulator," kata Indroyono.

Saat membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan di Istana Negara, Rabu (31/1/2018), Presiden Jokowi mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja ekspor Indonesia yang kalah dari Thailand, Malaysia, dan Vietnam.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper