Kabar24.com, JAKARTA--Indonesia dan Uni Eropa mengarisbawahi perlunya kedua pihak memperkuat kerja sama dan bertukar pengalaman memerangi berita bohong atau hoax, dan ujaran kebencian alias hate speech.
Kedua belah pihak berpandangan bahwa bentuk kejahatan tersebut mengancam kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.
Namun dalam penanganannya, harus memperhatikan keseimbangan antara ketentuan umum dan penghormatan hak berekspresi.
Kedua pihak juga sepakat untuk melakukan sejumlah tindak lanjut kerja sama di tingkat teknis, termasuk penguatan kapasitas aparat penegak hukum Indonesia dan negara-negara anggota Uni Eropa (UE) dalam memerangi kejahatan ujaran kebencian maupun berita bohong.
Dicky Komar, Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, mengatakan kejahatan ini merupakan tantangan bersama.
Pihak UE saat ini tengah memberikan perhatian serius dengan implementasi sejumlah penanganan serta kebijakannya.
Baca Juga
Di Indonesia, pemerintah telah menempuh sejumlah upaya baik dari segi hukum, edukasi publik ataupun berbagai imbauan praktis di tingkat masyarakat agar tidak secara mudah menyebarkan informasi yang belum tentu benar di media sosial.
"Upaya ini tentu tidak mudah dengan melihat besarnya penetrasi internet di Indonesia, yaitu lebih dari 100 juta penduduk dengan latar belakang sosial budaya dan pendidikan," jelasnya, dikutip dari keterangan resminya, Minggu (4/2/2018).
Kedua pihak yang bertemu dalam Dialog HAM RI - Uni Eropa ke-7, juga membahas sejumlah agenda lainnya. Pertemuan pada intinya bertujuan memperkuat kemitraan di tengah merosotnya kepemimpinan di bidang HAM di tingkat internasional dan kredibiltas sejumlah negara yang terjebak dalam agenda politik sesaat.
Dalam Dialog HAM ini, delegasi Indonesia juga mendorong UE untuk menerapkan prinsip nondiskriminasi dalam pembuatan keputusan.
Fokus utamanya terkait dengan kebijakan yang dipandang diskriminatif terhadap produk palm oil Indonesia juga regulasi yang tidak berpihak terhadap produk perikanan Indonesia yang telah menerapkan prinsip penghormatan HAM.
Dicky yang juga Ketua Delegasi Indonesia menyampaikan kembali agar UE juga dapat memberikan kebijakan bebas visa Schengen kepada WNI sebagaimana telah diberikan UE kepada negara negara Asean anggota commonwealth.
Dialog HAM merupakan agenda bersama UE-Indonesia untuk memajukan penghormatan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM sejalan dengan implementasi Perjanjian Kerja Sama Kemitraan/Partnership Cooperation Agreement(PCA).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
