Bisnis.com, SOLO - Kementerian Perindustrian menggandeng Kementerian Informasi dan Informatika untuk merancang penggunaan kode QR (Quick Response) dalam proses pembayaran di industri kecil dan menengah (IKM).
"Kami harus mempersiapkan, semua produk IKM ini harus ada barcode-nya," kata Direktur Jenderal IKM Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih di sela FGD Implementasi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) untuk IKM di Solo, Jawa Tengah, pada Kamis (8/2/2018).
Penyusunan rencana itu akan dikerjakan mulai tahun ini. "Kalau selesai tahun ini, ya implementasinya bisa tahun ini," kata Gati.
Pada 2018, sebanyak 20 IKM ditargetkan menjadi usaha rintisan yang memanfaatkan teknologi manufaktur terkini dan peluang pasar daring.
Guna mewujudkan sasaran tersebut, pemerintah memiliki program strategis untuk mendorong para pelaku IKM nasional memasarkan produknya melalui marketplace, salah satunya program e-Smart IKM. Dalam hal ini kementerian menggandeng lima tempat pemasaran lokal yakni BliBli, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan Blanja.
Ada sembilan komoditas unggulan yang dikembangkan pemasarannya melalui pasar dalam jaringan, yaitu kosmetik, fesyen, makanan, minuman, kerajinan, perhiasan, mebel, herbal, dan produk logam.
Logo e-Smart IKM digunakan untuk menunjukkan bahwa produk tersebut buatan IKM. Gati menjamin kualitas produk-produk IKM yang sudah dijual di tempat-tempat perdagangan daring tersebut.
"Kalau ada tulisan e-Smart IKM, dijamin produknya. Dijamin juga keselamatannya, khususnya produk makanan," kata Gati.
Pemasaran di pasar daring memudahkan Kementerian Perindustrian memantau IKM yang kurang disambut konsumen. Ketika itu terjadi, kementerian akan menganalisis faktor-faktor penyebab suatu produk kurang diminati, kemudian membantu mencarikan solusinya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
