Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KSP: 50% ASN Berketerampilan Rendah. Reformasi Birokrasi Terhambat

Kantor Staf Presiden menyatakan sekitar 50% aparatur sipil negara, ASN, masih berketerampilan rendah, sehingga menghambat reformasi birokrasi.
Ilustrasi: Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta melakukan aktivitas saat hari pertama kerja di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gedung Balaikota, Jakarta, Senin (11/7). /Antara
Ilustrasi: Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta melakukan aktivitas saat hari pertama kerja di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gedung Balaikota, Jakarta, Senin (11/7). /Antara

Kabar24.com, PADANG—Kantor Staf Presiden menyatakan sekitar 50% aparatur sipil negara, ASN, masih berketerampilan rendah, sehingga menghambat reformasi birokrasi.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho menyebutkan esensi dari konsep revolusi mental yang digagas pemerintahan Jokowi – JK, salah satunya adalah mereformasi birokrasi agar lebih profesional.

“Saat ini, 50% ASN adalah tenaga administrasi dengan keterampilan yang rendah, dan birokrasi ini sering digambarkan menghambat perubahan, sehingga perlu revolusi mental,” katanya di Padang, Selasa (20/2/2018).

Menurutnya, revolusi mental penting dilakukan guna mempercepat reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional.

“Caranya dengan menerapkan sistem penggajian tunggal dan merit system dalam penempatan,” ujar Yanuar dalam diskusi Roadshow Capaian Tiga Tahun Jokowi-JK di kampus Universitas Andalas, Padang.

Dengan begitu, imbuhnya, tidak ada lagi pengangkatan ASN dengan alasan sudah mengabdi sekian tahun. Paling penting, rekrutmen dilakukan berdasarkan pertimbangan keahlian dan kemampuan yang dimiliki.

Dia mengungkapkan bentuk upaya reformasi birokrasi lainnya adalah sikap lebih terbuka dan transparan, sehingga rapat kerja bisa diakses dengan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik.

“Termasuk juga musrembang desa sampai nasional prosesnya harus terbuka dan bisa diakses siapa saja,” katanya.

Rektor Unand Tafdil Husni menyebutkan diskusi publik ini penting untuk menjadi forum kritis dan memberikan masukan bagi pemerintah, sehingga program kerja yang direncanakan berjalan baik.

“Forum ini bisa dimanfaatkan akademisi dan mahasiswa untuk menyampaikan masukan dan kritikan terhadap pemerintahan yang tengah berjalan, sehingga program pemerintah memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Heri Faisal
Editor : Saeno

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper