Bisnis.com, JAKARTA - Sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) di tiga pulau terluar siap diresmikan tahun ini. Dua di antaranya bahkan telah beroperasi yang ditandai oleh adanya aktivitas nelayan yang memanfaatkan fasilitas SKPT.
Tiga SKPT yang siap diresmikan tahun ini berada di Natuna, Merauke, dan Sebatik. Ketiganya merupakan bagian dari empat SKPT yang pelaksanaan pembangunannya menjadi tanggung jawab Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Satu lagi SKPT berlokasi di Saumlaki yang kini belum dibangun.
Dirjen Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja mengatakan seluruh fasilitas di SKPT Natuna telah selesai dibangun. Fasilitas itu a.l. dermaga, tempat pelelangan ikan, solar pack dealer nelayan (SPDN) 100 kiloliter per bulan, integrated cold storage (ICS) berkapasitas 200 ton, air blast freezer (ABF) bersuhu -40 derajat celsius dengan kapasitas 8 ton, unit pengolahan ikan (UPI), kantor pelayanan terpadu satu atap, gudang logistik nelayan, dan listrik 850 kva.
Bantuan kapal perikanan sebanyak 60 unit juga telah diserahkan kepada koperasi nelayan setempat. Kelompok nelayan penerima bantuan kapal-kapal berukuran 5 dan 10 GT itu juga telah mendaratkan ikan di SKPT Natuna.
Sjarief menuturkan uji coba selama Juli-Desember 2017 menunjukkan volume pendaratan ikan di SKPT Natuna 364 ton dengan jenis tangkapan a.l. kakap merah dan ikan layang.
"Perindo [Perum Perikanan Indonesia] sudah beroperasi menerima ikan. Harganya bagus, dalam arti nelayan mendapat margin yang layak, harga ikan juga bisa laku di Jakarta," katanya, Rabu (21/2/2018).
KKP memproyeksikan volume lalu lintas ikan di SKPT Natuna dapat mencapai 24.000 ton per tahun jika berfungsi optimal atau 65% dari produksi ikan seluruh Natuna 37.000 ton per tahun. Untuk mengantisipasi itu, KKP sedang mempertimbangkan untuk menambah cold storage berkapasitas 1.000 ton. Pemerintah membuka kesempatan bagi BUMN perikanan, seperti Perindo dan PT Perikanan Nusantara (Perinus).
KKP juga mengundang swasta untuk berinvestasi di SKPT Natuna, khususnya cold storage dan UPI. Menurut Sjarief, masih ada 8 kavling kosong dengan luas setiap kavling rata-rata 2.000 m2. SKPT Natuna diproyeksikan menjadi pintu gerbang ekspor ke Singapura.
Sementara itu, seluruh bangunan fisik SKPT di Merauke rampung dikerjakan 31 Desember 2017. Fasilitas itu sama dengan yang dibangun di Natuna. Pemerintah menjadwalkan peresmian pada Juli sembari menunggu penyelesaian pembangunan jalan.
Meskipun belum diresmikan, Sjarief mencatat 113 kapal nelayan dari luar Merauke memanfaatkan dermaga SKPT untuk sandar. Kapal-kapal itu a.l. milik nelayan Indramayu, Probolinggo, Cilacap, Pati, dan Muara Baru Jakarta.
"Mayoritas nelayan eks cantrang, sekitar 80%. Mereka sandar, menunggu kapal angkut Perindo. Jika kapal angkut datang, mereka membongkar hasil tangkapan di palka untuk dipindahkan, lalu dibawa ke Jawa," jelasnya.
KKP mencatat, terjadi kenaikan lalu lintas ikan hampir tiga kali lipat di Merauke. Jika pada 2014 volume ikan yang keluar dari Merauke hanya 4.000 ton, pada 2017 mencapai 11.000 ton. Ditambah dengan konsumsi lokal, produksi ikan dari area penangkapan di sekitar Merauke berkisar 15.000 ton. Jenis ikan yang terdapat di wilayah itu a.l. kakap merah, kakap cina, gulamah, dan kurau.
Adapun di SKPT Sebatik yang akan diresmikan Agustus belum terlihat tanda-tanda aktivitas. Kapal-kapal belum merapat.
Berbeda dengan SKPT yang lain, SKPT Sebatik akan dimanfaatkan untuk pendaratan kepiting dan udang yang merupakan potensi tangkapan dari pulau-pulau kecil di sekitar Sebatik.
Posisi Sebatik yang bersisian dengan Tawau, Malaysia, menjadikan kecamatan di Provinsi Kalimantan Utara itu potensial dijadikan pintu ekspor. Selama ini produksi kepiting yang resmi tercatat 7 ton per bulan. KKP menduga volume yang tidak tercatat mencapai 8 ton karena ditangkap dalam keadaan bertelur atau berukuran di bawah ketentuan, lalu diselundupkan ke negeri tetangga. Sjarief berharap keberadaan SKPT Sebatik dapat merapikan pencatatan produksi dan ekspor.
"Operatornya [operator SKPT] belum ditentukan. Tapi kami sudah menyiapkan kelembagaan. Kepala pelabuhan sudah ada. Nelayan pengumpul akan diarahkan mendaratkan ikan di SKPT itu. Kami nanti akan mendatangkan karantina, bea cukai, ke situ," katanya.
Di sisi lain, SKPT Saumlaki baru akan dibangun karena masalah hibah lahan dari Pemkab Maluku Tenggara Barat ke pemerintah pusat yang lama tersendat akhirnya terpecahkan.
"Saya targetkan tahun ini selesai," ujar Sjarief.
Sebelumnya, Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mengungkap pembangunan SKPT belum menunjukkan hasil optimal di sejumlah lokasi, misalnya di Saumlaki dan Mimika. Kelambanan itu ditunjukkan oleh keterlambatan pengadaan barang dan jasa kegiatan SKPT, baik untuk infrastruktur unit pengolahan ikan (UPI), pelabuhan perikanan, maupun pengadaan bantuan kapal ikan bagi koperasi dan kelompok nelayan.
Bersamaan dengan itu, anggaran pembangunan SKPT menurun dari tahun ke tahun, padahal program belum menunjukkan kemajuan signifikan di lapangan. Anggaran SKPT tahun ini hanya Rp275,7 miliar. Angka itu menurun dari pagu Rp771,8 miliar pada awal 2017 yang kemudian dipotong menjadi Rp 657,8 miliar pada akhir 2017.
“Sampai memasuki bulan Februari 2018, belum ada tanda-tanda lelang pembangunan SKPT yang dilakukan oleh KKP. Hal ini akan mengulang kejadian tahun lalu yang pengadaan kapal dan pembangunan lainnya dikebut pada akhir tahun,“ kata Koordinator Nasional DFW Indonesia M. Abdi Suhufan, Selasa (20/2/2018).
Dengan situasi ini, tutur Abdi, sulit mengharapkan operasionalisasi dan dampak SKPT seperti tujuan awal, yakni memicu produksi perikanan di wilayah pinggiran, melakukan ekspor langsung, dan menumbuhkan ekonomi di lokasi melalui kegiatan perikanan.
Pemerintah tahun ini berencana membangun SKPT di 13 lokasi, yakni Natuna, Mentawai, Sebatik, Talaud, Morotai, Biak, Mimika, Merauke, Saumlaki, Rote Ndao, Sumba Timur, Sabang, dan Moa.
Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP bertanggung jawab melaksanakan pembangunan SKPT Morotai, Talaud, dan Mentawai.
Ditjen Perikanan Budi Daya bertanggung jawab untuk SKPT Rote Ndao, Sabang, dan Sumba Timur.
Sementara, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab untuk SKPT Mimika dan Biak.
"Sabang insyaallah April [diresmikan]," kata Dirjen Perikanan Budi Daya Slamet Soebjakto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
