Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia saat ini masih memiliki peraturan yang berbeda-beda di setiap instansi dalam menangani logistik kebencanaan sehingga perlu dibuat satu regulasi demi penyaluran bantuan yang lebih maksimal.
VP Contract Logistics & e-Commerce Pos Logistik (Poslog) Indonesia Armen Aldrin mengatakan saat ini sedang dibahas konsep dari penyatuan regulasi itu. “Biar lebih simpel dan baik. Sama seperti data. Alangkah baiknya bisa diakses oleh siapa saja,” katanya kepada Bisnis.com, Kamis (15/3/2018).
Armen menjelaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana memiliki data daerah mana saja yang berpotensi terkena bencana. Jika semua pihak tahu, ini bisa dipersiapkan dan dibuat infrastruktur untuk mendukung peristiwa gawat darurat secara bersamaan.
Baca Juga
Pos Indonesia yang merupakan induk dari Poslog sendiri memiliki lebih 4.000 titik layanan dan siap menyimpan material humanitarian logistics. Jika masing-pihak dari pemerintah dan swasta saling bekerja sama, ini menjadi suatu hal yang baik bila dioptimalkan
Untuk itu menurut Armen mengungkapkan perlu ada orang yang menjadi komando dalam penangan tersebut. “Kita ingin tanggap yang lebih lepat dan lebih terarah,” tambahnya.
Akan tetapi untuk gagasan pemimpin ini akan dikembalikan pada pemerintah siapa yang akan mengatur dan apakah akan ada badan tersediri dalam humanitarian logistics.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
