Bisnis.com, JAKARTA -- Diperkirakan perlu dana hingga US$49 miliar atau setara Rp674 triliun (kurs Rp13.765) untuk melindungi fasilitas pelabuhan di Asia Pasifik dari risiko perubahan iklim.
Dua pelabuhan di Indonesia juga masuk dalam cakupan dengan perkiraan biaya rehabilitasi mencapai US$383 juta.
Biaya rehabilitas tersebut merupakan hasil studi bertajuk Climate Cost for Asia Pasific Port yang dirilis Asia Research Engagement (ARE), sebuah lembaga konsultan berbasis di Singapura.
ARE melakukan studi di 53 pelabuhan Asia Pasifik, termasuk Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap.
Managing Director ARE Ben McCarron mengatakan melindungi pelabuhan sangat penting karena pelabuhan merupakan pintu gerbang perdagangan. Sebanyak 60% ekonomi dunia terkait dengan sektor perdagangan.
"Pelabuhan berada di garis terdepan yang terkena dampak perubahan iklim. Biaya untuk adaptasi memang berat, tapi ini lebih penting untuk menghindari pengeluaran yang lebih besar di tahun-tahun mendatang," jelasnya dalam laporan yang diterima Bisnis.com, Kamis (22/3/2018).
Baca Juga
Menurut ARE, risiko perubahan iklim yang bisa mengancam pelabuhan antara lain kenaikan muka air laut dan cuaca ekstrem seperti badai. Contohnya, di September 2016 lalu, Topan Meranti dengan kecepatan angin 370 km per jam telah menghantam Pelabuhan Kaohsiung, Taiwan. Fasilitas derek dan dermaga rusak dengan kerugian ditaksir US$32 juta.
McCarron menjelaskan, ARE membuat beberapa model analisis berdasarkan perubahan iklim dan asumsi-asumsi teknis. Hasilnya, biaya yang dibutuhkan untuk melindungi pelabuhan dari perubahan iklim berkisar US$30,9 miliar hingga US$49,4 miliar.
Jepang menjadi negara dengan risiko terbesar. Estimasi biaya yang dibutuhkan untuk rehabilitasi 11 pelabuhan di Jepang mencapai US$17,38 miliar sampai US$23,32 miliar. Sementara itu, biaya rehabilitasi Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Intan diperkirakan sebesar US$339 juta sampai US$383 juta.
McCarron berharap, laporan yang dirilis bisa meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan -mulai dari otoritas pelabuhan hingga penyandang dana proyek - terkait dengan risiko perubahan iklim. Terlebih, inisiatif One Belt One Road yang digagas China telah memantik semangat pembangunan infrastruktur pelabuhan yang masif.
Dia menekankan, proyeksi iklim perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana jangka panjang pembangunan pelabuhan. "Ini penting untuk menghindari biaya tinggi yang tidak perlu di masa depan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
