Kaltim Diminta Tak Hanya Bergantung pada Sawit

Oleh: Fariz Fadhillah 31 Maret 2018 | 15:54 WIB
Kaltim Diminta Tak Hanya Bergantung pada Sawit
Kelapa sawit./Bloomberg-Taylor Weidman

Bisnis.com, BALIKPAPAN -- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya melakukan transformasi ekonomi seiring berakhirnya masa kejayaan sektor kehutanan dan lesunya sektor migas dan batu bara.

Sektor migas dan batu bara selama ini menjadi kontributor terbesar perekonomian Kalimantan Timur (Kaltim), dengan porsi dari dua sektor ini hampir menyentuh 86%. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memilih sawit dan bertekad meningkatkan jumlah luasan perkebunan sawit tiap tahunnya.

Namun, Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Faisal Assegaf menilai sawit umumnya telah banyak ditinggalkan oleh daerah lain karena harga Tandan Buah Segar (TBS) yang fluktuatif dan cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, hal tersebut berbeda jika dibandingkan dengan tanaman lain seperti karet.

Andi menilai Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), dan Kabupaten Kutai Barat (Kubar) cocok untuk pengembangan perkebunan karet.

“Karena juga ada komitmen dari daerah-daerah yang tinggal didukung program yang terukur saja,” tuturnya, seperti dikutip dalam laman resmi Humas DPRD Kaltim, Sabtu (31/3/2018).

Untuk mencari peluang potensi lain, Andi merasa pemerintah perlu mengatur ulang program-program pengembangan perkebunan dan mulai memikirkan peluang pengembangan perkebunan karet.

“Tetapi, tanpa mengesampingkan program pelaksanaan perkebunan sawit yang telah berjalan.” jelasnya.

Dia menyatakan pihaknya siap mendukung dari sisi anggaran terkait upaya pengembangan ini.

Saat ini, perkebunan sawit di Kaltim memproduksi CPO sebanyak 2,5 juta ton per tahun. Jumlah itu setara dengan 14 juta ton TBS dan tahun ini produksinya ditargetkan menyentuh 18 juta ton TBS.

Tercatat sekitar 1,2 juta penduduk Kaltim menggantungkan hidupnya pada industri sawit dan terdapat 351 perusahaan subsektor perkebunan sawit yang beroperasi di provinsi tersebut. Jumlah itu terdiri dari 297 perusahaan pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan 156 perusahaan pemegang izin Hak Guna Usaha (HGU). 

Sementara itu, luasan lahan IUP mencapai 2,26 juta hektare. 

Editor: Annisa Margrit

Berita Terkini Lainnya