Kaltara Alokasikan Rp3 Miliar untuk Kesehatan 13.000 Warga

Oleh: Eldwin Sangga 12 April 2018 | 12:56 WIB
Peserta BPJS Kesehatan memperlihatkan kartu peserta/Antara

Bisnis.com, TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memprogramkan beberapa hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, utamanya warga kurang mampu.

Di antaranya adalah program ‘dokter terbang’ untuk melayani warga di daerah-daerah terpencil dan perbatasan serta tanggungan iuran jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi seluruh warga tak mampu. Gubernur Kaltara Irianto Lambrie meminta kepada seluruh pelayanan kesehatan, mulai dari Rumah Sakit (RS) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) untuk menjemput pasien warga miskin.

“Terutama rumah sakit, saya instruksikan agar jangan sampai ada pasien warga kurang mampu yang terlantar. Di RSUD Tarakan yang merupakan rumah sakit rujukan milik Pemprov Kaltara, ini sudah berjalan. Untuk di kabupaten/kota, saya minta untuk menginstruksikan kepada rumah sakit di daerahnya agar menjemput pasien warga miskin. Gratis,” ujarnya, Kamis (12/4/2018).

Pemprov Kaltara juga telah memberikan bantuan berupa mobil ambulans kepada seluruh kabupaten dan kota. Irianto meminta ambulans agar dimanfaatkan secara maksimal terutama untuk melayani warga miskin.

Terkait jaminan layanan kesehatan, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk bergerak cepat, Kaltara diharapkan bisa memenuhi Universal Health Coverage (UHC) atau 100% penduduknya terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Untuk diketahui, sejauh ini dari 34 provinsi di Indonesia baru ada 3 provinsi telah UHC yaitu Gorontalo, DKI Jakarta, dan Aceh. Mengejar target 100% penduduk Kaltara peserta BPJS Kesehatan, Pemprov Kaltara melalui Dinas Kesehatan telah mengalokasikan anggaran Rp3 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 ini.

Dana tersebut, sebut Irianto, bisa mengakomodir untuk membayar iuran sekitar 13.000 penduduk Kaltara selama setahun. Iuran yang akan dibayarkan per penduduk sebesar Rp23.000 per bulan.

Menurut data BPJS, dari 656.105 penduduk Kaltara wajib peserta BPJS Kesehatan, baru 78,78% atau sebanyak 516.901 jiwa yang sudah menjadi peserta program JKN.

“Masih ada sekitar 21,22% atau 139.204 jiwa yang belum terdaftar sebagai peserta. Dari situ, sekitar 13.000 jiwa dulu yang akan kami bayarkan iurannya,” beber Irianto.

Sementara itu, warga lainnya akan diupayakan terakomodir pada 2019. 

“Kalau melihat anggaran daerah tentu terbatas. Makanya ada Peraturan Gubernur (Pergub) yang sedang digodok. Di Pergub itu diatur berapa kontribusi APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Apakah 60% banding 40% atau berapa? Yang jelas ada juga kan kuota nasional,” timpal Kepala Dinas Kesehatan Kaltara Usman.

Editor: Annisa Margrit

Berita Terkini Lainnya