Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kaltara Bentuk Tim PTKH Lindungi Hak Masyarakat Kuasai Tanah

Pemprov Kalimantan Utara membentuk Tim Inventarisasi dan Diversifikasi Permohonan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PTKH) untuk melindungi hukum atas hak-hak masyarakat yang menguasai tanah.
Pekerja menyadap pohon karet /Antara-Abriawan Abhe
Pekerja menyadap pohon karet /Antara-Abriawan Abhe

Bisnis.com, JAKARTA – Pemprov Kalimantan Utara membentuk Tim Inventarisasi dan Diversifikasi Permohonan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PTKH) untuk melindungi hukum atas hak-hak masyarakat yang menguasai tanah.

Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengatakan, tim ini juga terkait dengan program Tanah Objek Reformasi Agraria yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk legalisasi tanah yang berada di dalam kawasan hutan.

“Implementasinya melalui SK Gubernur Kaltara No. 188.44/K.68/2018. Sejauh ini ada dua kabupaten yaitu Nunukan dan Malinau mengusulkan pelepasan lahan dari kawasan hutan,” kata Lambrie dari siaran pers Pemprov Kaltara, Senin (5/11/2018).

Dia menjelaskan, Kabupaten Nunukan mengusulkan pelepasan lahan mencapai 45.440,52 hektare terdiri 16 kecamatan dan 15.968 hektare dengan 12 kecamatan.

Menurutnya, secara teknis usulan itu akan direkapitulasi untuk seleksi administrasi setelah itu hasilnya akan direkomendasikan gubernur kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Irianto mengatakan, Kaltara sekarang memiliki kawasan hutan hingga 70% dari total luasan Kaltara dan kebutuhan minimal kawasan hutan dalam provinsi hanya 30%.

“Sehingga apabila ada perubahan status lahan di dalam kawasan hutan jadi masih memungkinkan dilakukan tanpa perlu menggantikan hutan kawasan,” kata dia.

Menurutnya, penguasaan tanah dalam kawasan hutan meliputi hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Sementara, kriteria tanah yang dapat diselesaikan atau dilegalkan dari kawasan hutan meliputi pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, lahan garapan, dan hutan yang dikelola masyarakat hukum adat. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper