PERSPEKTIF: Beri Kami Berita Baik

Beberapa minggu lalu saya dan seorang kolega makan siang di sebuah hotel dekat Marina Bay Financial Centre (MBCF), Singapura. Kolega saya itu, CEO dari sebuah grup bisnis besar di Singapura.
Dradjad H. Wibowo*) | 22 Juni 2015 16:26 WIB
Dradjat H. Wibowo. - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa minggu lalu saya dan seorang kolega makan siang di sebuah hotel dekat Marina Bay Financial Centre (MBCF), Singapura. Kolega saya itu, CEO dari sebuah grup bisnis besar di Singapura.

Dia mengaku tidak habis pikir, mengapa Indonesia menyia-nyiakan momentum pasca-Pilpres 2014 sehingga sekarang ekonominya melambat cukup parah dibandingkan negara-negara Asia lain.

Apakah Pemerintah Indonesia benar-benar tidak dapat mengantisipasi dinamika keuangan global dan mengambil langkah yang tepat? Kata dia, "So far what we heard from Indonesia are all bad news, Pak. We're in dire need of good news, so please give us one".

Good news (Berita baik). Itulah yang langka dari Indonesia saat ini. Padahal, berita baik berperan krusial dalam membentuk ekspektasi dan kepercayaan (confidence).

CEO tersebut tidak sendiri. Hampir semua eksekutif keuangan dan non-keuangan yang menjadi kolega saya berpendapat senada. Kepercayaan mereka merosot, dan mereka perlu berita baik.

Apakah kita memang seperti kata CEO di atas; tidak mampu mengantisipasi dan terdadak (caught by surprise) dengan memburuknya ekonomi saat ini? Tidak. Dinamika global dan dampak negatifnya terhadap Indonesia sudah bisa dibaca sejak tahun lalu. Sayangnya, kita dihinggapi penyakit klasik, baru terhenyak ketika truk sudah hampir menggilas.

Silakan di-Google. Tanggal 11 Oktober 2014, di media online saya sampaikan bahwa aliran dana global akan kembali ke AS. Dolar AS akan menguat terhadap mata uang lainnya, indeks saham di berbagai negara akan terkoreksi. Ditambah faktor-faktor lain, kesimpulannya, rupiah akan melemah dan perekonomian 2015 akan lebih berat.

Pada 30 Oktober 2014, sebuah media online menulis berita, "Pak Jokowi, Beker Sudah Berbunyi Nyaring", yang sebagian bersumber dari analisis saya.

Lalu, 16 Desember 2014 saya sampaikan, rendahnya kepercayaan atas manajemen ekonomi merupakan penyebab lain dari perlemahan rupiah. Pada 10 Maret 2015, saya sampaikan lagi pertumbuhan berisiko anjlok di bawah 5%. Masih banyak lagi peringatan senada, baik dari saya maupun para ekonom dan praktisi keuangan lainnya.

Namun, respons dari otoritas fiskal, moneter dan jasa keuangan tetap khas; "Belanda masih jauh". Semua aman katanya. Pemerintah juga sempat terbuai dengan hiruk pikuk politik dan hukum. Sampai Maret-April, ekonomi masih terlupakan.

Mungkin, seperti biasanya, para petinggi ekonomi keuangan hanya melihat data resmi. Masalahnya, data resmi biasanya tertinggal 1-2 bulan. Selain itu, dia mewakili informasi masa lalu. Bukan tentang perilaku dan psikologi pasar hari ini, serta ekspektasinya beberapa bulan ke depan.

Sebagai contoh, bagaimana mungkin dikatakan semua aman? Perbankan misalnya, meski tidak diakui, beberapa bank pelan-pelan mengalami keseretan likuiditas sejak akhir tahun lalu.

Sekarang kondisinya makin berat. Depresiasi rupiah 6,7% (BI) - 7,5% (bank) year on year  telah menaikkan biaya uang secara berarti. Bulan lalu salah satu dari 10 bank terbesar bahkan diam-diam menawarkan cash back 5% dari simpanan.

Maksudnya, jika Anda menempatkan dana Rp100 juta dengan tenor 1 tahun, Anda cukup menyetor dana bersih Rp95 juta. Katakanlah bunga deposito resmi bank tadi sebesar 7%, berarti deposan mendapat bunga 12,63% sebelum pajak. Ini karena makin kerasnya perebutan likuiditas.

Sektor korporasi tidak kalah ngenes nasibnya. Sejak Maret 2015, saya sering ungkapkan bahwa omzet dunia usaha anjok drastis, sekitar 17%-25%. Bahkan, salah satu retailer mengalami penurunan hingga 30%. Sementara salah satu raja hotel menyebutkan "kondisi di lapangan sudah mirip 1998".

Yang lebih mengkhawatirkan, sektor korporasi kita banyak dibiayai oleh utang valas. Tren-nya pun terus naik, meskipun kenaikannya melambat. Outstandingnya tergolong besar. Industri pengolahan, misalnya, memiliki outstanding US$32.9 miliar per awal April. Bisa dibayangkan bagaimana nasib mereka. Kewajiban mereka dalam valas, sementara penerimaan dalam rupiah dan turun dua dijit.

Beban kewajiban naik 7%, bahkan ada yang 15% tergantung kontrak utang valasnya. Valuasi sahamnya turun 4%-8%, bahkan bisa lebih tergantung sub-sektornya. Debt-to-equity ratio mereka jelas meroket. Karena omzet anjlok, debt-service capacity-nya juga turun. Siapa yang tidak ketar-ketir dengan situasi ini.

Dengan kondisi yang dialami swasta di atas, jangan heran kalau belanja negara sulit digenjot signifikan. Merosotnya korporasi menurunkan potensi penerimaan negara dari sektor pajak.

Selain itu, karena dunia usaha menjadi sumber penghasilan bagi rumah tangga, konsumsi rumah tangga pun ambruk. Akibatnya omzet turun, kemampuan membayar utang turun, perbankan makin seret likuiditasnya dan seterusnya seperti pusaran ke bawah.

Lalu bagaimana memotong dan membalik pusaran ekonomi ke bawah ini. Tentu banyak variabel yang harus dibenahi secara simultan. Tidak ada quick fix.

Namun, seperti yang saya ingatkan pada Oktober 2014, ada satu hal yang harus ditangani cepat. Yaitu, rupiah, rupiah, dan rupiah. Semua pusaran ke bawah itu dipicu oleh depresiasi rupiah.

Depresiasi tentu ada manfaatnya. Akan tetapi, jika terlalu besar, ya bisa merusak. Saya melihat depresiasi rupiah sudah terlalu besar. Melebihi kemampuan dunia usaha dan konsumen untuk menanggungnya. 

Itu sebabnya saya bingung, mengapa para petinggi ekonomi menganggap enteng depresiasi ini. Apa karena simpanan dolarnya banyak? Memang dibandingkan dengan kurs Juni/Juli 2013, rupiah sudah memberi gain di atas 30%. Apa mau mencari gain 50% dengan Rp15.000 per dolar AS? 

Jika tidak mau dunia usaha dan rakyat menjadi korban, rupiah perlu diperkuat. Berat? Memang. Melawan tren global? Benar. Tapi depresiasi rupiah sudah terlalu dalam. Hitungan saya, kurs yang aman bagi perekonomian adalah Rp12.000-12.500 per dolar AS. Eksportir, importir, perbankan, debitor, konsumen, semuanya bisa bernafas tenang pada level ini.

Solusinya, memang harus ada dana masuk dari luar. Ini bisa dari utang atau investasi asing, termasuk kuasi asing, yaitu orang kaya Indonesia yang menyimpan dananya di Singapura dan negara lain.

Saya melihat Lapangan Banteng lebih memilih menggenjot Surat Berharga Negara (SBN) valas. Namun, biayanya akan mahal sekali. Menteri BUMN menyebutkan ada kesepakatan pembiayaan US$40 miliar dari China Development Bank dan ICBC. Tapi, faktanya pasar dingin saja mendengarnya. Maklum, pasar sudah terlalu sering mendengar "komitmen pembiayaan China" di berbagai belahan dunia. Realisasinya lambat sekali.

Oleh karena itu, pemerintah harus ekstra keras mendorong investasi, baik FDI maupun portofolio. FDI perlu waktu lama. Portofolio lebih cepat. Lalu apa saja langkahnya? Banyak. Khusus untuk portofolio, seperti yang saya usulkan kepada Wakil Presiden pada awal Mei 2015, adalah "creative financial and investment instruments".

Pakar dan praktisi keuangan dan investasi kita banyak yang jago mendesain produk investasi. Bisa juga dikombinasi dengan aksi korporasi seperti kemitraan strategis dan akuisisi. 

Yang menjadi masalah, kepercayaan terhadap pemerintah masih rendah. Perlu berita baik agar psikologi pasar membaik.  Misalkan, ada realisasi proyek infrastruktur besar. Jadi, bukan pernyataan ambisius yang diragukan uangnya dari mana. Bisa juga pemangkasan proses birokrasi besar-besaran, karena Presiden sangat kuat komitmennya di sini. Bisa langkah menggenjot ekspor dengan cepat. Bisa realisasi "komitmen pembiayaan China". Bisa kreativitas instrumen keuangan dan investasi. Jadi seperti kata kolega saya itu, "Beri Kami Berita Baik". []

*) Pendiri dan Chairman Dradjad Wibowo & Partners (DWP), Kajian Strategis dan Intelijen Ekonomi

Sumber : Bisnis Indonesia, Edisi Senin (22/6/2015)

Tag : pemberitaan, dradjad wibowo
Editor : Fatkhul Maskur

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top