PEMANFAATAN BLOK MASELA : Harga Gas Harus Pas

JAKARTA— Pemerintah masih mempunyai pekerjaan rumah untuk segera menyatukan pendapat antara pemangku kepentingan dalam merumuskan besaran harga gas hasil produksi gas Blok Masela, Maluku.
Dara Aziliya & Duwi Setiya Ariyanti
Dara Aziliya & Duwi Setiya Ariyanti - Bisnis.com 13 Juni 2017  |  02:00 WIB

JAKARTA— Pemerintah masih mempunyai pekerjaan rumah untuk segera menyatukan pendapat antara pemangku kepentingan dalam merumuskan besaran harga gas hasil produksi gas Blok Masela, Maluku.

Pemanfaatan ladang gas Blok Masela membutuhkan keberadaan industri integrasi seperti petrokimia. Namun, kepastian harga menjadi hal yang dinanti pelaku industri untuk meneruskan rencana investasi di ladang gas tersebut.

Dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Senin (12/6), Kementerian Perindustrian memastikan tiga perusahaan akan membangun pabrik petrokimia berbasis gas di Blok Masela.

Mereka adalah Pupuk Indonesia, Elsoro Multi Prima, dan Sojitz Indonesia. Total kebutuhan untuk ketiganya mencapai 474 MMscfd, dengan perinciannya adalah Pupuk Indonesia mendapat alokasi 214 MMscfd, Elsoro 160 MMscfd, dan Sojitz sebesar 100 MMscfd.

Rakor juga menyinggung mengenai penawaran harga gas sebesar US$5,86 per MMbtu, di atas usulan industri yang meminta harga gas maksimal US$3,5 per MMbtu.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebutkan pemerintah sejauh ini belum menyusun skema waktu untuk pendirian pabrik dari eksplorasi gas Masela. Nantinya, lokasi pabrik akan menyesuaikan dengan delivery point di kompleks tersebut.

“Kalau bicara mengenai gas dari Masela untuk industri, komitmen pembeli tentu tergantung pada harga. Baru nanti akan kami bicarakan PJBG [perjanjian jual beli gas],” kata Airlangga seusai rakor.

Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono memastikan bahwa pemerintah akan menagih komitmen para investor setelah penetapan harga gas.

Saat ini, Indonesia masih mengimpor nyaris setengah bahan baku industri petrokimia yang nilainya per tahun mencapai rata-rata US$10 miliar. Padahal, industri petrokimia merupakan pemasok bahan baku dari banyak sektor, seperti plastik, tekstil, cat, kosmetika, dan farmasi. Sampai saat ini, Indonesia hanya memiliki produsen petrokimia berbasis nafta atau minyak.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Aas Asikin Idat berekspektasi mendapatkan harga gas senilai US$3 per MMbtu. “Intinya kami tentu ingin floor price-nya sekitar US$3 per MMbtu. Tapi bila tidak bisa, ya mungkin kami tetap mengikuti dengan catatan menaikkan harga produk,” ujar Aas.

Aas menyatakan perseroan siap menyerap alokasi gas yang dipasok dengan membangun industri petrokimia untuk memproduksi metanol, ethylene, polyethylene, dan polypropylene.

Dihubungi pada kesempatan terpisah, Sekjen Asosiasi Industri Plastik dan Olefin Indonesia (Inaplas) Fajar Beodiyono menilai harga gas di atas US$5 per MMscfd kurang menarik bagi investor.

Menurut Fajar, perlu perhitungan yang lebih detail untuk mendapatkan IRR (internal rate of return) yang sesuai dan menarik bagi investor.

“Mungkin maksimal di US$3,5 per MMbtu untuk dapat IRR di 12,5% dan kami menghitungnya untuk 25 tahun. Kalau harga gasnya US$5,86, jangka waktunya harus mundur. Nah apakah gasnya masih tersedia untuk 25 tahun—30 tahun?” jelas Fajar.

SIKAP INPEX

Sementara itu, manajemen Inpex Masela Limited sebagai operator Blok Masela yang menguasai saham partisipasi sebesar 65%, belum bisa menetapkan harga jual gas pipa maupun LNG karena harus menanti kajian selesai.

Vice President Corporate Services Inpex Nico Muhyiddin mengatakan saat ini Inpex telah memulai persiapan kajian. Melalui tahapan pendefinisian proyek, pihaknya memperkirakan berapa komponen biaya yang harus dikeluarkan untuk mengembangkan lapangan.

Kemudian, perhitungan secara detail dari sisi keteknisan dan keekonomian diperoleh pada tahap desain detail proyek atau (front end engineering design/FEED) yang akan memformulasikan rencana pengembangan lapangan (plan of development/PoD).

"Nanti masih lama. Tunggu proses studi ini selesai," ujarnya di Jakarta, Senin (12/6).

Menurutnya, bila hanya melalui surat perintah dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), belum bisa didapatkan berapa harga jual gas yang mendukung pengembangan lapangan.

Adapun, pada surat perintah disebutkan bahwa kapasitas kilang LNG ditetapkan 9,5 juta ton per tahun (million ton per annum/MTPA) dan produksi gas pipa sebesar 150 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/MMscfd). Inpex sebagai operator juga akan melakukan kajian di tiga lokasi pada satu pulau.

Selain itu, dia pun mengaku tak mengetahui proses yang kini berjalan di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang penetapan alokasi.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja mengatakan pemanfaat gas Masela masih terus dibahas. Wira enggan memaparkan harga maupun volume yang diusulkan karena proses penetapan alokasi masih berlangsung.

Direktur Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Muhammad Khayam mengatakan pihaknya belum mengubah usulan alokasi gas pipa Masela. Namun, Pertamina yang semula akan menyerap 200 MMscfd pun memilih untuk membatalkan rencananya.

Padahal, masuknya Pertamina diarahkan untuk membangun pabril dimetil eter (DME) yang bisa menekan impor liquefied petroleum gas (LPG). Di sisi lain, PLN pun mengajukan alokasi 60 MMscfd untuk pembangkit listrik.

Direktur Pengadaan PLN Supangkat Iwan Santoso mengatakan keberadaan sektor industri di dekat kilang gas alam cair darat (onshore liquefied natural gas/OLNG) Masela akan membutuhkan pasokan listrik karena akan terdapat pabrik pupuk dan petrokimia yang rencana dibangun di sekitarnya.

Dari hasil perhitungan sementara, PLN akan membangun PLTGU dengan kapasitas 300 mega watt (MW).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
blok masela

Editor : Fahmi Achmad

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top