RANCANGAN APBNP 2017 : Subsidi Sektor Energi Membengkak

JAKARTA — Subsidi sektor energi membengkak Rp25,8 triliun menjadi Rp103,1 triliun dalam Rancangan APBN Perubahan 2017 dibandingkan dengan APBN 2017 Rp77,3 triliun.
Hadijah Alaydrus
Hadijah Alaydrus - Bisnis.com 07 Juli 2017  |  02:00 WIB
RANCANGAN APBNP 2017 : Subsidi Sektor Energi Membengkak
Ilustrasi

JAKARTA — Subsidi sektor energi membengkak Rp25,8 triliun menjadi Rp103,1 triliun dalam Rancangan APBN Perubahan 2017 dibandingkan dengan APBN 2017 Rp77,3 triliun.

Kontribusi terbesar dari membengkaknya subsidi energi ini berasal dari subsidi Elpiji (liquefied petroleum gas/LPG) yang naik Rp18,5 triliun menjadi Rp40,5 triliun dalam R-APBNP 2017 dari posisi Rp22 triliun dalam APBN 2017.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menuturkan, naiknya subsidi LPG tersebut karena Badan Anggaran dalam pembahasan APBN 2017 mengharapkan ada pengetatan volume dan distribusi tertutup dalam rangka penghematan.

Kemudian, pemerintah dan legislatif menyepakati adanya penyesuaian harga LPG Rp4.000 per kilogram. Namun, dia menuturkan penyesuaian tersebut hingga saat ini belum bisa dilakukan karena pemerintah menghindari dampak yang negatif. Akibatnya, dia menuturkan, beban subsidi LPG bertambah.

"Supaya stabil, jadi kami kembalikan biayanya hampir Rp10 triliun itu," ujarnya di kompleks DPR/MPR, Kamis (6/7).

Askolani menuturkan, seharusnya pemerintah sudah menaikkan harga LPG Rp4.000 sejak Januari 2017.

Sementara itu, peningkatan juga terjadi pada subsidi listrik senilai Rp7 triliun menjadi Rp52 triliun dalam R-APBNP 2017 dari Rp45 triliun yang tercantum dalam APBN 2017.

Askolani menuturkan peningkatan ini disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, perubahan perhitungan subsidi akibat kenaikan harga minyak (ICP) yang membuat beban biaya meningkat.

Kedua, pemerintah belum dapat merealisasikan penajaman kebijakan subsidi listrik untuk golongan 450 VA. Ketiga, kebijakan subsidi terhadap golongan 900 VA di mana pemerintah harus mengembalikan sekitar 2,2 juta pelanggan untuk kembali mendapatkan subsidi. "Itu menyebabkan penambahan subsidi.”

Untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang naik dari Rp10,3 triliun dalam APBN 2017 menjadi Rp10,6 triliun dalam R-APBNP 2017, Dirjen Anggaran mengungkapkan hal tersebut hanya perubahan asumsi saja.

Terkait dengan utang subsidi BBM pemerintah yang ditalangi Pertamina, Askolani mengatakan, pihaknya mencatat nilai utang tersebut hanya Rp20 triliun, bukan sekitar Rp30 triliun.

"Enggak, tunggakan hanya sekitar Rp20 triliun yang sudah audit posisi 2016," tegasnya.

Dia memperkirakan utang subsidi BBM ini akan dilunasi pada 2018 atau pemerintah akan meninjau kemampuan fiskal pada akhir tahun nanti.

Berkaitan dengan pembayaran kewajiban BBM yang digunakan TNI, dia mengungkapkan pemerintah akan melunasi pada APBN-P 2017. Pelunasannya tidak akan dilakukan secara cicilan.

"Dari hasil audit ada sekitar Rp8 triliun yang akan dilunasi di APBN-P ini," ujar Askolani. (Hadijah Alaydrus)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
apbn, lpg, subsidi listrik

Editor : Sepudin Zuhri

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top