PAJAK STARTUP : Perusahaan Rintisan Belum Siap

Oleh: Edi Suwiknyo & Sholahuddin Al Ayyubi 06 September 2017 | 02:00 WIB
PAJAK STARTUP : Perusahaan Rintisan Belum Siap
Startup/olpreneur.com

JAKARTA — Pelaku bisnis rintisan menyatakan belum siap dikenakan pajak. Pemerintah diminta memberikan perlakuan khusus untuk mendukung perkembangan industri digital di Indonesia.

Aturan pajak yang saat ini berlaku bagi perusahaan rintisan adalah Peraturan Pemerintah no. 46/2013 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Beleid itu mengatur WP yang memiliki penghasilan dari suatu usaha tetapi tidak lebih dari Rp4,8 miliar maka dikenai tarif PPh yang bersifat final senilai 1% dari omzet. Belakangan, tarif itu dinilai memberatkan bagi UMKM, karena itu muncul wacana untuk merevisi kebijakan tarif tersebut.

Dalam perkembangan pembahasannya, muncul opsi untuk menurunkan tarif PPh final bagi Usaha Kecil dan Menengah akan diturunkan dari 1% menjadi 0,25%. Walau demikian, Direktorat Jenderal Pajak menganggap munculnya pembahasan tersebut belum final.

Pelaku bisnis rintisan keberatan dengan pengenaan pajak berbasis omzet karena kebanyakan dari perusahaan rintisan beroperasi dengan arus kas negatif.

Chief Operation GnB Accelerator, Elsye Yolanda mengatakan pola bisnis rintisan membutuhkan perlakuan pajak khusus agar bisa berkembang.

Pengenaan pajak yang ideal, menurutnya, baru dikenakan setelah perusahaan rintisan berdiri 5 tahun atau setelah perusahaan tersebut membukukan pendapatan. Aturan pajak seharusnya juga disesuaikan terhadap situasi dan kondisi perusahaan rintisan.

"Kalau dari sisi waktu sih beda-beda dari setiap startup untuk mendapatkan revenue. Idealnya tunggu berdiri sampai 5 tahun dulu setelah itu baru dikenakan pajak," tutur Elyse di Jakarta, Selasa (5/9).

Chief Executive Officer (CEO) Sistem Akademik (Sikad), Zainal Abidin mengaku pihaknya hanya bisa pasrah jika pemerintah bersikeras untuk mengenakan pajak terhadap pelaku bisnis rintisan.

"‎Kalau memang aturannya harus kena pajak, ya kami cuma bisa nurut saja. Tapi pajaknya juga harus masuk akal, karena kami sudah banyak kena pajak mulai dari pajak mendirikan PT dan pajak lainnya," tuturnya di Jakarta, Selasa (5/9).

Dia mengusulkan agar pajak yang dikenakan kepada pelaku bisnis rintisan dikembalikan dalam pembangunan infastruktur seperti salah satunya adalah pembangunan proyek palapa ring agar akses konektivitas bisa terjangkau hingga ke wilayah pelosok.

"Kalau pajaknya digunakan untuk pembangunan seperti Palapa Ring, ya kami akan menunggu itu, jadi koneksi bisa merata dan aplikasi kami bisa digunakan hingga ke daerah pelosok," kata Zainal.

Dia menyarankan sebelum mengenakan pajak terhadap pelaku perusahaan rintisan tersebut, pemerintah sebaiknya melakukan riset yang mendalam terlebih dulu sehingga ‎bisa mengetahui kondisi perusahaan rintisan saat ini.

"Pemerintah kan seharusnya membantu startup untuk tumbuh dan berkembang, jadi sebaiknya kalau mau mengenakan pajak riset dulu," katanya.

Selain itu, dia juga meminta agar Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Indonesia turun gunung dan membantu para pelaku perusahaan rintisan yang masih baru, terutama dalam pengenaan pajak. Sehingga pelaku startup tersebut dapat tumbuh dan berkembang di Indonesia.

"Jadi menurut saya harus ada Bekraf yang membantu untuk mengatasi hal itu. Seharusnya pemerintah mendukung para pelaku, karena dukungan pemerintah kepada pelaku ini penting sekali," ujarnya.

Editor: Demis Rizky Gosta

Berita Terkini Lainnya