PREMI BPJS KESEHATAN : Strategi Baru Tambal Defisit

JAKARTA Pemerintah kembali mempertimbangkan untuk menaikkan tarif premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagai salah satu solusi menyelesaikan mismatch yang terus terjadi.
Irene Agustine & Oktaviano D.B. Hana | 01 November 2017 02:00 WIB
Petugas beraktivitas di stan BPJS Kesehatan pada ajang Indonesia Business and Development Expo (IBDexpo) 2017 di Jakarta, Kamis (21/9). - JIBI/Dwi Prasetya

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan usulan tersebut tengah dipertimbangkan di kabinet dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan layanan yang diberikan kepada peserta.

“Memang tarif sedang dipertimbangkan [untuk naik] karena juga menghitung inflasi, ini kan sudah 3 tahun masa begitu-begitu saja, sedangkan mungkin layanan yang diberikan sudah naik,” katanya, di Kantor Wakil Presiden, Selasa (31/10).

Meski demikian, Wapres tidak merinci pertimbangan kenaikan tersebut akankah dikenakan kepada seluruh peserta, yang terdiri dari Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Bukan Pekerja (BP).

Pada tahun lalu, pemerintah telah menaikkan iuran untuk kategori PBPU atau peserta mandiri untuk pelayanan kelas 1 yang naik 34,4% menjadi Rp80.000/bulan dan kelas 2 naik 20% menjadi Rp51.000/bulan.

“Ya memang terasa bahwa tarif premi itu terlalu rendah untuk ukuran layanan saat ini. Kalau rumah sakitnya enggak banyak soal, tetapi pemerintah ada persoalan,” katanya.

Selain itu, Wapres mengungkapkan ada usulan untuk mengikutsertakan pemerintah daerah dalam menanggung klaim dan defisit. Dia mengatakan memang peran pemda dibutuhkan dalam menyukseskan layanan jaminan kesehatan di daerah.

“Padahal pemda juga banyak, selalu ada program kesehatan oleh daerah masing-masing jadi bisa saja gabungkan saja itu nanti agar defisit bisa diselesaikan,” ujarnya.

Wapres mengatakan bentuk dan skema untuk mengikutsertakan peran pemda dalam menyukseskan pelaksanaan BPJS di daerah masih akan dibahas dalam rapat terbatas di Istana Presiden.

“Sudah dibicarakan kabinet, nanti akan saya usul dibicarakan lagi supaya jangan tiap tahun tinggi defisitnya,” ujarnya.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan memperkirakan potensi defisit pemasukan dan pengeluaran (mismatch) dari pembayaran klaim pada tahun ini mencapai Rp9 triliun yang salah satunya diakibatkan oleh kekurangan bayar iuran para peserta.

Juru Bicara BPJS Kesehatan Nopi Hidayat menilai rencana pemerintah untuk kembali menyesuaikan tarif iuran BPJS Kesehatan menjadi opsi terbaik untuk mengatasi defisit dalam aktivitas operasi penyelenggaraan Dana Jaminan Sosial (DJS).

Dia mengatakan hingga saat ini besaran iuran baik bagi penerima bantuan iuran (PBI) maupun untuk peserta lain, khususnya kelas 2 dan 3, masih belum sesuai dengan perhitungan aktuari. Kondisi itu, jelasnya, niscaya memengaruhi pendapatan dan pada akhirnya menyebabkan mismatch lantaran akumulasi biaya lebih besar.

Berdasarkan perhitungan aktuaria dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pada 2015, tarif untuk peserta PBI yang jumlahnya mencapai 92,6 juta jiwa idealnya mencapai Rp36.000. Padahal, saat ini besaran tarif terakhir disesuikan pada 2016 hanya mencapai Rp23.000. Hanya iuran peserta kelas 1 yang sudah sesuai, dengan perhitungan aktuaria, sedangkan kelas 2 masih minus Rp12.000 per kepala, dan kelas 3 minus Rp27.500 per kepala.

Jika terjadi penyesuaian tarif, jelasnya, pihaknya siap untuk melakukan evaluasi terhadap strategi perluasan peserta hingga 1 Januari 2019 atau tenggat yang ditarget BPJS Kesehatan untuk mencapai kepesertaan cakupan semesta.

Tag : bpjs kesehatan
Editor : Gajah Kusumo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top