PERHUTANAN SOSIAL : Akses Rakyat Hingga 35 Tahun

JAKARTA—Presiden Joko Widodo menyatakan masyarakat sekitar hutan dapat memanfaatkan lahan milik negara hingga 35 tahun dalam skema perhutanan sosial.
Sri Mas Sari
Sri Mas Sari - Bisnis.com 02 November 2017  |  02:00 WIB

JAKARTA—Presiden Joko Widodo menyatakan masyarakat sekitar hutan dapat memanfaatkan lahan milik negara hingga 35 tahun dalam skema perhutanan sosial.

Hal itu disampaikan dalam kunjungannya ke kawasn Muara Gembong, Bekasi, untuk meresmikan rintisan dari program perhutanan sosial itu dalam bentuk tambak budi daya udang vaname.

"Nanti kalau [skema itu] betul-betul produktif, menyejahterakan petani, akan diperpanjang lagi, artinya status hukumnya jelas,”katanya seperti dikutip Antara, Rabu (1/11).

Menurut dia, bisnis model seperti itu akan dikembangkan di daerah lain di Indonesia. Pemanfaatan kawasan hutan negara oleh para petani atau petambak akan mendapat pendampingan dari pihak lain seperti perbankan untuk pembiayaan.

Untuk pemasaran produk perikanan, menurut Presiden, akan didampingi oleh BUMN Perusahaan Perikanan Indonesia (Perindo).

Program perhutanan sosial di Muara Gembong merupakan bentuk kerja sama yang melibatkan lintas sektoral terkait, a.l. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Perum Perhutani sebagai inisiator program; KKP yang memfasilitasi penyediaan input produksi, rehabilitasi tambak dan pendampingan teknis; Kementerian PUPR untuk rehabilitasi jalan produksi; Bank Mandiri dengan program CSR dan dukungan pembiayaan melalui KUR. Adapun Perum Perindo akan menjadi offtaker hasil produksi panen.

Dirjen Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto dalam keterangan resminya menyatakan optimalisasi kawasan Perhutani di Muara Gembong memang difokuskan untuk pengembangan usaha budidaya udang atau ikan berbasis lingkungan.

Dia menjelaskan pengelolaan budidaya ikan vaname akan menggunakan teknologi semi intensif, sementara ikan bandeng dan mangrove akan diintegrasikan melalui budidaya sistem silvofishery.

Sementara itu, Kepala Badan Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang Warih Hardanu menyatakan tambak rintisan program ini diharapkan akan menjadi contoh bagi masyarakat sekitar untuk melakukan usaha budidaya sebagai alternatif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pemerintah menargetkan program rintisan untuk lahan tambak 17,2 ha ini akan memberikan dampak terhadap peningkatan produksi udang dan bandeng sebanyak 204 ton per tahun; nilai ekonomi mencapai Rp16,3 miliar per tahun; pendapatan masyarakat pengelola Rp35 juta-Rp50 juta per tahun; dan serapan tenaga kerja lebih dari 425 orang. (Sri Mas Sari)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
perhutanan sosial

Editor : Bunga Citra Arum Nursyifani

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top