KESEHATAN : RS Swasta Ragu Terima Pasien BPJS

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mensinyalir rumah sakit swasta masih ragu untuk melayani pasien yang memiliki jaminan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
Rayful Mudassir | 29 Desember 2017 02:00 WIB
Petugas beraktivitas di stan BPJS Kesehatan pada ajang Indonesia Business and Development Expo (IBDexpo) 2017 di Jakarta, Kamis (21/9). - JIBI/Dwi Prasetya

JAKARTA – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mensinyalir rumah sakit swasta masih ragu untuk melayani pasien yang memiliki jaminan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Ketua Komisi Advokasi BPKN Rizal E. Halim mengatakan tidak adanya gentlemen agreement dengan industri rumah sakit membuat swasta terkesan ada keragu-raguan hingga terjadi penolakan pasien BPJS.

“Baik rumah sakit mitra ataupun tidak, harusnya menerima pasien BPJS. Itu yang tidak tersosialisasi dengan baik oleh BPJS,” kata Rizal saat dihubungi Bisnis, Kamis (28/12).

Selama ini, sejumlah rumah sakit swasta sudah bermitra dengan BPJS. Metode pembayaran bagi mitra yakni langsung pada sistem (by sistem). Namun untuk nonmitra, menggunakan mekanisme reimbursement untuk kemudian dibayar oleh BPJS kepada rumah sakit bersangkutan.

BPKN juga menyoroti keseriusan BPJS dalam melakukan sosialisasi untuk pasien yang akan berobat ke rumah sakit mitra maupun tidak. Menurutnya, selama ini masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya aturan untuk RS nonmitra tetap boleh menerima pasien BPJS.

“Rumah sakit swasta harus menerima pasien BPJS, Itu yang harus diendorse oleh negara,” kata dia.

Pihaknya mendorong Menteri Kesehatan dan BPJS memperbaiki aspek norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pelayanan kesehatan. Terutama bagi pasien darurat kritis, baik di rumah sakit pemerintah maupun swasta.

Ketua Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat mengatakan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 28 Tahun 2014 tentang pedoman pelayanan program jaminan kesehatan nasional (JKN) sudah diterangkan tentang tugas rumah sakit terhadap pasien.

Adapun beleid tersebut yakni pada keadaan kedaruratan, seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) baik fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau belum, wajib memberikan pelayanan penanganan pertama kepada peserta JKN.

“Fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan gawat darurat tidak diperkenankan menarik biaya kepada peserta,” kata dia kepada Bisnis.

Fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, katanya, harus segera merujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan setelah keadaan daruratnya teratasi dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan. Meski Permenkes tersebut sedang dalam proses revisi, ketentuan dalam regulasi ini tidak bertentangan dengan regulasi lainnya.

Ketua BPKN Ardiansyah Parman menyebut penyelenggara kesehatan mesti bisa memaksimalkan sistem information and communication technology (ITC) untuk meningkatkan pelayanan kesehatan mumpuni dan tepat waktu bagi masyarakat.

Sebab, sistem ini akan mempersingkat waktu mengakses unit pelayanan dengan peralatan medis yang dibutuhkan. “ITC juga menyederhanakan prosedur penyelesaian pembiayaan dari mulai pasien masuk rumah sakit, sampai dengan reimbursement biaya oleh pihak rumah sakit kepada BPJS,” tukasnya.

Tag : bpjs kesehatan
Editor : M. Rochmad Purboyo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top