ANGKUTAN EKSPOR CPO : Gapki Minta Peta Jalan Disusun

Pelaku usaha kelapa sawit meminta agar pihak-pihak terkait bisa segera duduk bersama guna mendiskusikan peta jalan (road map) terkait penggunaan kapal berbendera Indonesia untuk pengangkutan ekspor khususnya untuk produk CPO.
Juli Etha Ramaida Manalu
Juli Etha Ramaida Manalu - Bisnis.com 01 Februari 2018  |  02:00 WIB
ANGKUTAN EKSPOR CPO : Gapki Minta Peta Jalan Disusun
Dua orang petani meninjau perkebunan sawit milik mereka yang sudah berumur tua untuk mengikuti program 'replanting' di Desa Kota Tengah, Dolok Masihul, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Senin (27/11). Program replanting atau peremajaan sawit rakyat ini menjadi bukti dukungan pemerintah terhadap sektor kelapa sawit yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian petani sawit. ANTARA FOTO - Septianda Perdana

JAKARTA -- Pelaku usaha kelapa sawit meminta agar pihak-pihak terkait bisa segera duduk bersama guna mendiskusikan peta jalan (road map) terkait penggunaan kapal berbendera Indonesia untuk pengangkutan ekspor khususnya untuk produk CPO.

Penggunaan kapal nasional untuk ekspor itu termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu.

Peraturan ini mewajibkan kegiatan ekspor minyak sawit mentah (CPO), batubara dan beras menggunakan angkutan laut yang dikuasai perusahaan lokal dan asuransi nasional.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia(GAPKI) Joko Supriyono menilai kapal dalam negeri belum sepenuhnya siap untuk melaksanakan pengangkutan ekspor CPO baik dari segi ketersediaan dan kemampuan.

“Selama ini perusahaan pelayaran kan memang banyak didominasi oleh kapal kapal luar negeri. Kapal Indonesia sendiri kan memang enggak banyak masuk di sini [pengangkutan eskpor CPO]. Jadi, artinya dari sisi industri perlayaran sendiri pemerintah juga perlu memfasilitasi,” katanya, belum lama ini.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, berbeda dengan kapal pengangkut komoditas lain seperti batu bara yang juga diwajibkan untuk menggunakan kapal berbendera Indonesia, terdapat sejumlah persyaratan agar sebuah kapal bisa digunakan untuk mengangkut CPO.

Salah satunya adalah standard dari sisi kualitas di mana kapal harus food grade. Dia menilai, dari sisi ini , belum banyak kapal-kapal dalam negeri yang benar-benar siap.

Joko sendiri mendukung hal ini karena menurutnya penggunaan kapal dalam negeri untuk pengangkutan ekspor akan membawa nilai tambah juga keuntungan bagi Merah Putih. Begitu pula dengan para pelaku industri CPO.

Namun, dia mengingatkan agar jangan sampai aturan ini dipaksakan ketika kapalnya sendiri belum benar-benar siap.

“Kalau oke semuanya, bagus-bagus saja keuntungan, buat bangsa Indonesia kan. Kita sih sudah ngobrol dengan teman-teman, memang sedang dibicarakan detailnya seandainya nanti ini belum siap, jadi itu sudah diomongin,” katanya. (Juli E.R.Manalu)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
cpo, kelapa sawit

Editor : Bunga Citra Arum Nursyifani

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top