Bisnis.com, BANJARMASIN - Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) meminta Pertamina setempat agar mengantisipasi dan mencarikan solusi terhadap permasalahan bahan bakar minyak (BBM) di provinsinya.
"Terlebih dalam menghadapi suasana angkutan lebaran Idul Fitri 1439 Hijriah, kita harapkan jangan ada pemasalahan BBM, guna kepentingan umum," ujar anggota Komisi III DPRD Kalsel H Ansor Ramadlan M.Fil.I di Banjarmasin, Jumat (18/5/2018).
"Saya kira dari pengalaman masa lalu bisa menjadi pelajaran untuk mengantisipasi serta mencarikan sulosi agar ke depan pemasalahan BBM tidak terulang atau setidaknya dapat kita minimalkan," lanjutnya.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) berharap, jangan alasan karena keadaan alam persediaan dan penyaluran BBM ke provinsinya terhenti.
"Tetapi bagaimana cara kita atau Pertamina berupaya menguasai alam sehingga tidak menjadi alasan keterlambantan pasokan dan penyaluran BBM," ujar peraih magister filsafat Islam dari India itu.
"Memang kita tidak menentang Kemahakuasan Allah swt, tetapi wajib berupaya, jangan menyerah begitu saja pada takdir. Kecuali berbagai upaya sudah maksimal, baru menyerahkan kepada takdir," lanjut politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Baca Juga
Namun, menurut putra dari "Si Kancil" (sebutan lain terhadap almarhum H Abdul Ghani Madjedi, politikus ulung Kalsel dan pernah menjadi Ketua DPRD provinsi tersebut)), langkah aman yaitu sikap antisipatif dengan berkaca/belajar dari pengalaman masa lalu.
"Antisipasi pemasalahan BBM tersebut berarti antara lain harus memperbanyak stock dan memperbesar depot untuk bisa menyampung BBM lebih banyak lagi," demikian Ansor.
Pendapat senada dari rekannya satu komisi, H Hormansyah SAg SH asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan dan Kabupaten Tabalong, sembari menegaskan, persoalan BBM yang semraut di provinsinya jangan sampai terulang.
Selain itu, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalsel tersebut, meminta Pertamina bekerjasama dengan aparat penegak hukum menindak tegas terhadap mereka yang berspikulasi terhadap BBM.
Pasalnya, BBM juga kebutuhan orang banyak, seperti premium sehingga perlu pula pengawasan dari bebagai pihak, terutama Pertamina bersama aparat keamanan/penegak hukum dalam pemberian sanksi manakala terjadi permainan, demikian Hormansyah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
