Bisnis.com, BANJARMASIN- Ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Kalsel Royzani Syahriel memprediksi, untuk Tahun 2018 ini realisasi perumahan yang bisa dibangun pihaknya hanya sebesar 8.000 unit.
Realisasi tersebut diakuinya jauh lebih rendah sebesar 2.000 unit dari target yang dicanangkan REI Kalsel kepada anggotanya, yakni sebesar 10.000 unit untuk Tahun 2018 ini.
"Saat ini sampai Oktober 2018 realisasi perumahan yang kita bangun hanya mencapai 7.000 unit. Kemungkinan sampai tutup tahun nanti paling hanya bertambah sekitar 1.000 unit. Itu artinya kita hanya mampu merealisasikan sekitar 8.000 unit dari 10.000 unit yang ditargetkan," ucapnya, Rabu (24/10/2018).
Menurutnya, ketidak mampuan anggotanya untuk bisa membangun perumahan di Kalsel sesuai target bukanlah disebabkan mahalnya harga tanah, bahan bangunan maupun masalah teknis lainnya.
Namun lebih disebabkan makin ketatnya perbankan dalam menyeleksi masyarakat yang ingin mendapatkan perumahan bersubsidi, khususnya bagi mereka yang memiliki penghasilan Rp4 juta kebawah.
"Karena seleksinya sangat ketat, kita kini kesulitan membangun perumahan bersubsidi yang baru. Ini tentunya akibat perumahan lama yang dibuat banyak yang tidak laku karena pengajuan kredit dari masyarakat banyak yang ditolak oleh perbankan," jelasnya.
Baca Juga
Karena itulah ia berharap kedepannya perbankan bisa lebih longgar terkait seleksi pembelian perumahan bersubsidi oleh masyarakat berpenghasilan dibawah Rp4 juta. Karena jika terus demikian maka akan membuat pengembang kesulitan mengembangkan kawasan perumahan baru.
"Kalau seperti ini terus kita akan kesulitan nantinya dalam mengurangi backlock kebutuhan rumah di Kalsel yang tiap tahunnya terus mengalami peningkatan," tambahnya.
Sementara itu, Direktur PT Awang Permai M Fazrin mengakui, sekarang ini hampir 80 persen bisnis perumahan di Banua di topang oleh perumahan bersubsidi. Hal ini karena untuk perumahan menengah keatas pasarnya tidak bisa diharapkan lagi.
Karena itulah jika pengajuan perumahan bersubsidi oleh masyarakat dipersulit oleh perbankan karena alasan kehati-hatian, maka tentunya akan sangat merugikan pengembang perumahan yang ada di Banua.
"Kita harapkan kedepannya ada kebijakan yang lebih bisa menguntungkan pengembang perumahan bersubsidi, khususnya dalam hal kemudahan untuk mengajukan kredit perumahan untuk masyarakat berpenghasilan Rp4 juta kebawah.
Hal ini agar pengembang perumahan bersubsidi di Banua bisa tetap bertahan di era yang kian sulit seperti sekarang," pungkasnya.
