Bisnis.com, BALIKPAPAN – Untuk mengendalikan harga pangan di Balikpapan, pemerintah kota dianggap perlu menyusun perencanaan membangun sentra peternakan.
Kepala Kantor Perwakilan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Balikpapan Abdul Hakim Pasaribu mengatakan fokus pengawasan KPPU KPD Balikpapan kata Abdul antara lain; pangan, logistik, infrastruktur dan kemitraan usaha seiring dengan digitalisasi.
Sebagai contoh, isu pangan dan logistik yang kerap terjadi karena tingginya harga pangan di Balikpapan dan sekitarnya. Balikpapan memang adalah kota penerima dan bukan penghasil pangan. Alhasil Balikpapan cenderung rentan dengan melambungnya harga pangan.
“Misalnya saat usai Lebaran, harga telur di Balikpapan masih melambung tinggi. Kami tanya ke pedagang katanya pasokan dari Jawa Timur menurun. Setelah kami cek, memang di sentra Kediri dan Brebes itu ada penurunan pasokan 20%-30%,” jelas Abdul.
Oleh sebab itu dia mengusulkan untuk bisa mengatasi harga pangan khususnya harga daging di Balikpapan, pemerintah kota mulai perlu memikirkan strategi sentra peternakan di Balikpapan. Sehingga pasokan pangan tetap terjaga dan tidak perlu bergantung pada pengiriman.
“Pemerintah seharusnya bisa membuat sentra peternakan di Balikpapan, karena modalnya juga tidak besar, jangan Balikpapan terus jadi penerima,” kata Abdul.
Baca Juga
Dilansir dari data Laman Informasi Ekonomi Komoditas Kaltim pada Jumat, (18/1/2019) menyatakan harga daging ayam ras di Balikpapan, tepatnya di Pasar Klandasan mencapai Rp31.000 per kilogram. Harga ini sudah menurun dari yang sebelumnya Rp36.000 per kilogram pada Kamis, (10/1/2019) lalu.
Sementara itu, harga daging sapi di Balikpapan, masih di Pasar Klandasan selama satu pekan terakhir mulai Kamis (10/1/2019) lalu sampai Rabu (16/1/2019) lalu stagnan pada harga Rp125.000 per kilogram.
Harga telur ayam ras di Pasar Klandasan, Balikpapan, juga tercatat stagnan Rp28.500 per kilogram mulai Kamis (10/1/2019) sampai Rabu (16/1/2019) lalu.
Terkait isu logistik, Abdul menilai kerap kali harga barang di Balikpapan dan sekitarnya menjadi naik karena beban biaya logistik dialihkan kepada produk. Alasannya, masih banyak biaya bongkar muat yang mahal.
Beberapa kasus lain karena kapal pengirim barang dan bahan pangan ke Balikpapan tidak membawa isian apapun dari Kalimantan ke lokasi awal. Alhasil, beban biaya pulang-pergi transportasi dibebankan di bahan pangan.
Abdul juga mengatakan beberapa tantangan pelaku usaha logistik di masa depan selain beban biaya transportasi adalah persaingan dengan pelaku usaha asing.
Pasalnya, dengan membuka perdagangan internasional secara langsung di setiap pulau ke luar negeri akan menstimulus banyak pelaku usaha asing ekspansi ke Indonesia.
Kondisi ini yang menurut Abdul menjadi relevan untuk masuk dalam poin revisi UU Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuannya untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat lintas pelaku usaha logistik.
“Pemerintah konsepnya tidak mau sentralistik di Jawa. Misalnya di Sulawesi sekarang ada di Bitung dan Makassar. Kalimantan juga begitu. Kita perlu pikirkan, mampukah UU kita menjangkau tantangan itu. Jadi agar jangkauannya tidak hanya pelaku usaha, tetapi juga [pelaku usaha] di luar,” jelas Abdul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
