Bisnis.com, TARAKAN – Tim Pengendali Inflasi Daerah Kalimantan Utara diminta fokus mengendalikan sejumlah komoditas yang diperkirakan bakal menyumbang inflasi, yakni daging ayam ras, bawang merah, dan ongkos angkutan udara.
Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie, mengacu pada Survei Pemantauan Harga (SPH) Kaltara oleh Bank Indonesia (BI). Survei tersebut menunjukkan diperkirakan akan terjadi inflasi hingga pekan ketiga Januari 2019.
Dia menilai ada beberapa komoditas strategis yang memerlukan standarisasi data harga dalam rangka penyusunan basis data sebagai dasar tindak lanjut pengendalian inflasi.
“Di Kaltara ini ada tiga instansi yang melakukan pengawasan harga komoditas strategis, yakni Badan Pusat Statistik (BPS) Tarakan, BI Kaltara, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah ( Disperindagkop-UKM). Ketiganya harus menyatukan pemahaman mengenai standarisasi data harga sehingga tak menimbulkan perbedaan dan langkah tindak lanjut pengendalian inflasi lebih tepat sasaran,” jelas Irianto dalam keterangan resmi, Minggu (20/1/2019).
Untuk sektor angkutan udara, dia mengaku telah bersurat kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan maskapai yang beroperasi di Kaltara untuk penyesuaian kisaran tarif batas bawah dan tarif batas atas.
“Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kaltara juga merekomendasikan untuk penambahan ketersediaan kursi, baik melalui penggantian pesawat lebih besar atau extra flight saat peak season. Hal ini akan segera disampaikan kepada pihak yang bersangkutan,” ujar Irianto.
Sementara itu, untuk pengendalian inflasi dari komoditas pangan, TPID Kaltara mengusulkan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMD) Pangan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara guna memenuhi suplai komoditas pangan melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Lalu, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Operasi Pasar untuk rutin melakukan operasi pasar dan pasar murah pun dipandang perlu.
