Jokowi : Kaltim Sangat Mendukung Jadi Ibu Kota Baru

Presiden Joko Widodo menilai Provinsi Kalimantan Timur memenuhi kriteria untuk menjadi ibu kota pemerintahan yang baru.
Gloria Fransisca Katharina Lawi | 07 Mei 2019 17:05 WIB
Presiden Joko Widodo di sela/sela kunjungan ke Kalimantan Timur.

Bisnis.com, SAMARINDA – Presiden Joko Widodo menilai Provinsi Kalimantan Timur memenuhi kriteria untuk menjadi ibu kota pemerintahan yang baru.

Dalam kunjungannya ke Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Presiden Joko Widodo mengatakan cukup yakin untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan secara spesifik di Bumi Etam.

"Saya melihat di sini semuanya sangat mendukung. Kebetulan lokasinya di tengah jalan tol Balikpapan-Samarinda. Di Balikpapan ada airportnya, Samarinda ada airportnya. Jadi (lebih hemat) tidak perlu buat airport lagi. Pelabuhan (internasional) juga ada di Balikpapan," kata Jokowi di KM 35 Seksi 2 Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Selasa (7/5/2019).

Dalam kunjungan kerja ke Kaltim, Jokowi didampingi Wakil Gubernur Hadi Mulyadi dan Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah.

Kepala Bappeda Kaltim Zairin Zain memberikan penjelasan kepada Jokowi terkait lokasi Tahura Bukit Soeharto yang ditawarkan.

Zairin menyatakan Pemprov Kaltim sudah menyiapkan areal seluas 5000 hektar ke di sisi kanan jalur tol Balikpapan-Samarinda ke arah laut sebagai ibu kota.

"Ke depannya, jika masih diperlukan, kita siapkan 3000 hektare lagi. Semuanya masih di areal Bukit Soeharto," kata Zairin.

Asal tahu saja, Tahura Bukit Soeharto menjadi lokasi pertama yang ditinjau Jokowi, dari tiga lokasi yang digadang-gadang akan menjadi ibukota negara. Tiga lokasi itu antara lain; Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Beberapa keunggulan Kaltim adalah bukan daerah gambut karena akan mahal dalam pembiayaan pembangunan. Kaltim juga bukan daerah rawan gempa.

Saat kunjungannya, Presiden Jokowi didampingi Menseskab Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.

Asal tahu saja, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan berdasarkan hasil Rapat Terbatas Kabinet pada 29 April 2019, Presiden Jokowi telah memutuskan untuk memilih alternatif ketiga yaitu ke luar Jawa dan harus berada di tengah NKRI untuk memudahkan akses dari seluruh provinsi serta harus dapat mendorong pemerataan antara wilayah Barat dan Timur Indonesia.

Adapaun pemindahan ibu kota dilakukan dengan beberapa pertimbangan.

Pertama, mengurangi beban Jakarta dan Jabotabek. Kedua, mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur.

Ketiga, mengubah mind-set pembangunan dari Jawa Centris menjadi Indonesia Centris. Keempat, memiliki ibu kota negara yg merepresentasikan identitas bangsa, kebhinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila.

Kelima, meningkatkan pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien dan efektif. Keenam, memiliki ibu kota yang menerapkan konsep smart, green, and beautiful city untuk meningkatkan competitiveness secara regional maupun internasional.

Bappenas menyebutkan juga sejumlah kriteria penentuan lokasi yang digunakan sebagai prasyarat ibu kota negara.

Satu, lokasi strategis, secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia. Kedua tersedia lahan luas milik pemerintah atau BUMN Perkebunan untuk mengurangi biaya investasi.

Ketiga, lahan harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran hutan dan lahan gambut. Keempat, tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan.

Kelima, dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur. Misalnya; akses mobilitas atau logistik seperti bandara, pelabuhan dan jalan. Selain itu juga ketersediaan pelabuhan laut dalam sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim melalui konektivitas tol laut antar pulau. Prasyarat infrastruktur lain adalah tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai untuk dikembangkan.

Keenam, potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang. Ketujuh, memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.

Adapun jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan berkorelasi dengan luas lahan yang diperlukan. Dengan kondisi saat ini, lahan yang dibutuhkan mencapai 40.000 hektare, sementara dengan melakukan right sizing jumlah ASN diperlukan lahan seluas 30.000 hektare.

Jumlah ASN yang dipindahkan pada skenario pertama adalah sebesar 195.550 orang, sehingga total jumlah penduduk ibu kota akan menjadi 1,5 juta orang termasuk keluarga, perangkat pendukung dan pelaku ekonomi.

Dalam skenario kedua dengan rightsizing, ASN yang dipindahkan adalah sebesar 111.510 orang. Dengan demikian jumlah penduduk total hanya akan mencapai 870.000 orang.

Berdasarkan dua skenario tersebut, diestimasikan kebutuhan biaya sebesar Rp446 triliun dan Rp323 triliun. Rencana pemindahan ibu kota negara ini akan menjadi bagian dalam rencana pembangunan periode selanjutnya.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Ibu Kota Dipindah

Editor : Miftahul Ulum

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Top
Tutup