Bisnis.com, SAMARINDA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Bank Dunia memberi target kepada Provinsi Kalimantan Timur menurunkan emisi CO2 sampai 22 juta ton hingga 2024 jika ingin menerima dana bantuan bio carbon fund dengan total US$110 juta.
Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ema Rachmawati menyatakan program penurunan emisi melalui Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund dari Bank Dunia memasang prasyarat bahwa pemerintah Kaltim perlu serius untuk menurunkan target 22 juta ton CO2.
Hal ini dikarenakan program penurunan emisi ini memakai skema pembayaran berbasis kinerja. Tujuannya, agar mencegah pengalihfungsian lahan ditengah proses penurunan emisi setelah dana diberikan. Rencananya, dana akan dikucurkan sampai dengan 2024.
“Nanti itu 1 ton CO2 dibaya US$5. Jadi pembayaran tidak bisa dipercepat,” terang Ema di Kantor Pemprov Kaltim, Rabu (15/5/2019).
Beberapa jenis kinerja yang akan menjadi penghitungan sebagai variabel untuk menurunkan emisi antara lain; mengurangi alih fungsi lahan dan memperluas kawasan hutan serta memberi alternatif penghidupan baru.
Ema menambahkan, pencapaian penurunan emisi akan melibatkan masyarakat dalam hal ini adalah kepala adat di Kaltim. Terkait insentif, kata Ema, bagi kepala adat yang berhasil insentif nantinya dari Pemprov Kaltim selaku penanggung jawab belum tentu berupa uang. Beberapa opsi misalnya adalah program pembangunan desa. Oleh sebab itu ada peluang program ini bersinergi dengan rumusan pembangunan masing-masing pemerintah desa.
Baca Juga
Nantinya, alur pembiayaan dari Bank Dunia yang secara total diprediksi menjadi US$110 juta akan diturunkan ke KLHK melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Selanjutnya, KLHK yang memegang evaluasi kinerja pemerintah daerah akan mencairkan dana tersebut sesuai pencapaian.
“Program ini belum tentu berupa uang langsung dibagikan. Tidak seperti itu. Penanggung jawab karena berbasis yurisdiksi Kaltim, maka yang bertanggung jawab adalah provinsi. Nanti Bank Dunia lihat dulu kinerja seperti apa dan harus dibuktikan ke lapangan,” kata Ema.
Ema mencatat beberapa instrumen yang diperlukan Pemprov Kaltim salah satunya adalah pembentukan badan yang akan mengoordinasikan anggaran carbon fund ini. Model lembaga itu bisa sejenis Badan Layanan Umum Daerah (BLU) berperan mengelola dana lingkungan hidup seperti BPDLH. Beberapa opsi lain adalah, Pemprov Kaltim memanfaatkan lembaga yang sudah ada dan mengalokasikan dana sesuai ketentuan dan pencapaian dari setiap kepala adat.
“Saya sudah serahkan ke Sekprov harus dikerjakan dan baru akan diukur dan nanti bisa dibuktikan dibayar sesuai dengan berapa yang bisa kita selesaikan. Target 22 juta ton ternyata Kaltim hanya 15 juta dibayar sesuai itu,” sambungnya.
Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim Kaltim Daddy Ruhiyat mengungkapkan program ini tidak hanya membantu menurunkan emisi tetapi juga membantu mengurangi konflik antar masyarakat dan kelompok tani. Kelompok ini kata Daddy akan menjadi golongan yang menerima manfaat dari keberhasilan pencapaian emisi yang turun.
“Dengan program Kampung Iklim itu ada pemetaan wilayah desa, dan batas setiap desa kalau ada kegiatan perusahaan. Maka semua akan dipetakan dan dilakukan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan pendek untuk desa. Harapannya, persoalan konflik bisa diperkecil lewat program penurunan emisi,” ujar Daddy.
Kepala Adat Suku Dayak Wehea Le Djie Taq mengatakan sejak lama Suku Dayak Wehea seturut adat memang menjaga hutan. Pasalnya, hutan masih menjadi sumber kehidupan melalui komoditas kayu dan juga menjaga sumber air bersih.
Namun dengan program carbon fund ini, dia mengaku akan mengupayakan perluasan menjaga hutan.
“Kami menjaga hutan, jadikan hutan lindung dan menjadi kawasan ekowisata,” kata Le Djie Taq.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
