Bisnis.com, SAMARINDA – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur mencatat sampai triwulan I/2019, realisasi investasi di Bumi Etam mencapai Rp9,24 triliun dari total target tahun ini Rp36,35 triliun.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Timur, Abdullah Sani menyatakan rincian realisasi pada triwulan I/2019 ini masih didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 257 proyek dengan total Rp7,16 triliun. Sisanya, adalah Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 170 proyek dengan total Rp2,08 triliun.
“Pencapaian realisasi investasi pada triwulan I/2019 ini lebih tinggi 93,71% (y-o-y) dibandingkan triwulan I/2018,” jelas Abdullah Sani, Kamis (13/6/2019).
Dia menjelaskan dari keseluruhan target realisasi investasi tahun ini, maka triwulan I/2019 baru tercapai sebesar 25,42%. Abdullah menerangkan bahwa realisasi investasi ini berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan I/2019 sebesar 5,36%. Pencapaian ini kata Sani lebih tinggi ketimbang triwulan I/2018 yang hanya tumbuh 1,77%.
“Sehingga pencapaian target realisasi investasi Rp36,35 triliun diprediksikan bisa tercapai bahkan melampaui,” ungkap Sani.
Asal tahu saja, untuk PMDN terbesar ada di Kabupaten Kutai Kertanegara sebesar Rp3,76 triliun atau sekitar 52,59% dari total realisasi investasi PMDN. Posisi PMDN kedua terbanyak adalah Kabupaten Berau sebesar Rp1,16 triliun atau setara dengan 16,18% dari total realisasi. Posisi ketiga adalah Kabupaten Paser sebesar Rp840,07 miliar atau setara dengan 11,73% dari total realisasi.
Adapun tenaga kerja yang terserap paling banyak sepanjang triwulan I/2019 juga di Kabupaten Kutai Kertanegara sebanyak 1,836 orang, disusul Kabupaten Kutai Barat sebesar 745 orang, dan Kota Samarinda sebanyak 668 orang.
Sani mencatat, total tenaga kerja yang terserap pada triwulan I/2019 adalah 4.702 orang.
Sani menyebut sektor pertambangan juga masih menjadi kontributor terbesar realisasi investasi di Bumi Etam. Sepanjang triwulan I/2019 ini sektor pertambangan memberi kontribusi investasi PMDN sebesar Rp5,04 triliun atau 70,35%. Pada posisi kedua disusul oleh subsektor pangan dan perkebunan sebesar Rp785,61 miliar atau setara dengan 10,97%.
Sementara itu untuk realisasi investasi PMA, Sani menjelaskan Kota Bontang adalah kabupaten atau kota yang menerima suntikan realisasi PMA terbesar yakni Rp1,19 triliun yang setara dengan 57,26% dari total realisasi PMA. Pasalnya ada 11 proyek PMA di Kota Bontang. Posisi kedua, sambung Sani, adalah Kabupaten Kutai Timur dengan nilai PMA Rp355,47 miliar, disusul kontributor ketiga adalah Kabupaten Kutai Barat dengan nilai investasi Rp160,33 miliar.
Dari sisi tenaga kerja, Sani mengatakan bahwa penyerapan terbesar terjadi di Kabupaten Berau yakni 707 tenaga kerja Indonesia, dan 14 tenaga kerja asing. Peringkat kedua adalah Kabupaten Kutai Kertanegara sebanyak 684 tenaga kerja Indonesia.
Terkait sektor usaha, realisasi PMA terbesar teralokasikan untuk subsektor listrik, air, dan gas yakni Rp1,19 triliun atau 57,25% dari keseluruhan realisasi PMA. Subsektor lain yang juga mendominasi realisasi PMA adalah pertambangan, sebesar Rp365,22 miliar, disusul subsektor tanaman pangan dan perkebunan sebesar Rp303,68 miliar.
Sani menambahkan tenaga kerja yang paling banyak terserap adalah sektor pertambangan sebanyak 1.575 orang. Adapun subsektor yang menyerap cukup banyak tenaga kerja adalah sektor tanaman pangan dan perkebunan sebanyak 466 orang.
Dia juga menyebut, negara yang paling banyak menanamkan investasi di Bumi Etam adalah British Virgin Islands dengan total 14 proyek dan nilai investasi US$86,99 juta atau Rp1,30 triliun. Disusul Singapura dengan 53 proyek dan nilai investasi US$26,59 juta atau Rp398,95 miliar. Peringkat ketiga adalah negara Malaysia dengan total proyek 36, dan nilai investasi US$10,78 juta atau setara dengan Rp161,81 miliar.
“Dengan pencapaian ini, secara level nasional PMDN Kaltim menempati urutan ke-6 setelah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Riau. Untuk PMA, Kaltim di peringkat 13 setelah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Banten, Riau, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Selatan,” papar Sani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
