Bisnis.com, BALIKPAPAN— Persoalan sanitasi yang layak diharapkan bisa menjadi prioritas pemerintah dalam menangani kasus stunting di Kalimantan Timur.
Kasus stunting merupakan kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya. Hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan
Direktur Utama Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Balikpapan Haidir Effendi menilai, untuk mengatasi persoalan stunting tersebut saat ini pemerintah semestinya juga memperhatikan infrstruktur dasar seperti penyediaan air minum dan sanitasi.
Menurutnya maraknya kasus stunting sebagai dampak saitasi yang belum sesuai aturan. Masih banyak sumur ar minum dan sumur tampungan limbah yang berjarak di bawah 10 meter. Sehingga menyebabkan migrasinya bakteri coli.
“Pemerintah selama ini kan fokusnya ke Kesehatan, Pendidikan, ujung-ujungnya gimana mau pinter kalau nggak sehat. Gimana mau sehat kalau airnya ngak bagus penyakitan terus . Kuncinya mestinya airnya dulu bagus. Sanitasinya bagus. Dijamin sehat. Kalau sudah sehat pasti pinter. Tapi ini malah bangun rumah sakit terus,” jelasnya Kamis (6/9/2019).
Saat ini, pemerintah sudah cukup terlambat dalam mengejar target sustainable development goals 100-0-100. Apalagi untuk persoalan pengelolaan limbah. Berdasarkan data pihaknya, saat ini dari total lebih dari 100.000 pelanggan di kota Balikpapan, baru 2.000 diantaranya yang menjadi pelanggan air limbah. Idealnya persoalan air limbah.
Saat ini pihaknya mengelola jaringan secara on site dan off site. Sistem pembuangan setempat (on-site system) dan sistem pembuangan terpusat (off-site system).
“Keterbatasan memang saat ini persoalannya. Ada dua yang mengelola on site off site. Jaringan pipa ke rumah-rumah di Balikpapan barat. Yang saat ini jumlah pelanggannya 2.000. Sementara untuk percepatan 100-0-100. Ini dikelola dan diolah lalu dibuang ke badan air agar aman kepadatannya bisa untuk semen,” imbuhnya.
Dia megatakan, bahwa saat ini untuk melakukan investasi dan teknologi pengolahan limbah memang masih besar. Rata-rata kebutuhannya senilai Rp400 miliar.
Sementara itu menurut data pemprov Kaltim, Pemkab beserta masyarakat Kukar telah berkomitmen melaksanakan Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi (P2ST).
Penanganan dan pembiayaan kegiatan percepatan pencegahan penanganan stunting terintegrasi bersumber dari dana APBD, APBDes, APBN, CSR dan sumber dana lainnya yang sah.
Tim diharapkan dapat mengembangkan potensi bahan pangan lokal dalam makanan tambahan sebagai upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting yang terintegrasi di wilayah kabupaten kaya sumber daya alam ini.
Seperti diketahui, daerah cakupan kegiatan percepatan pencegahan dan penanganan stunting yang terintegrasi tersebar di beberapa desa di 21 kecamatan se-Kukar.
Berdasarkan data per Mei 2019, jumlah anak stunting atau pendek dan sangat kerdil terbanyak di Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu di bawah penanganan Puskesmas Perangat sekitar 75 orang dengan prevalensi 38,66.
Sedangkan jumlah paling sedikit di Desa Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak di bawah penanganan Puskesmas Badak Baru ada enam orang dengan prevalensi 30,00.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
