Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Aktivitas bongkar muat batu bara di salah satu tempat penampungan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (3/10/2018). - ANTARA/Irwansyah Putra
Premium

Kala Balikpapan Melawan Kutukan Tambang

15 November 2019 | 09:59 WIB
Keputusan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi angin segar bagi Kalimantan Timur, terkhusus Kota Balikpapan. Keputusan itu bisa menjadi momentum untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur penting.

Nasib Kalimantan Timur sebagai daerah penghasil sumber daya alam belum beranjak membaik. Dana bagi hasil, baik dari sektor tambang maupun migas, yang diterima tak memberikan dampak bagi percepatan proyek infrastruktur yang telah lama dicanangkan.

Bahkan, sebelumnya tercatat ada sejumlah proyek strategis nasional yang pada akhirnya dicoret dari daftar karena belum jelas kemajuannya.

Seperti yang terjadi pada proyek kereta api Borneo sesuai ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) 56/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3/2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Berdasarkan data Pemerintah Kota Balikpapan yang menjadi kota gerbang bisnis, terdapat 18 proyek infrastruktur strategis. Lima proyek di antaranya telah masuk progres fisik tetapi belum rampung, yakni Jembatan Pulau Balang, Pengembangan waduk Wain, Kawasan Industri Kariangau, Institut Teknologi Kalimantan, dan jalan tol Balikpapan—Samarinda.

Sementara dua proyek masuk dalam rencana yakni coastal area dan depo container, sisanya memang sudah terbangun.

Bila menilik program pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk proyek infrastruktur selama 2014—2019 telah menyelesaikan pembangunan jalan tol sepanjang 1.852 kilometer dengan fokus di Pulau Jawa. Namun, keberhasilan tersebut belum berlaku bagi Kalimantan Timur yang rencananya baru memiliki jalan tol pertama yakni Balikpapan—Samarinda. Jalan bebas hambatan sepanjang 99 km selalu molor dari target operasional.

“Berapa tahun itu jalan tol dikerjakan ‘tidak tuntung jua’,” kata dosen Universitas Mulawarman Aji Sofyan Effendi. Meminjam ungkapannya dalam bahasa Banjar tersebut memiliki arti tidak selesai-selesai.

Pengumuman Presiden Joko Widodo terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada 26 Agustus 2019 sempat menjadi angin segar bagi Kalimantan Timur. Pengumuman itu bisa menjadi momentum untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur penting. Alasannya, sebagai IKN tentunya harus disertai dengan fasilitas yang lengkap. Rencana IKN memang masih belum memproleh payung hukum. Namun, hal tersebut tak mungkin batal karena menjadi pertaruhan kredibilitas pemerintah sesudah diputuskan.

Kepala Badan Pengatur Jalan (BPJT) Danang Parikesit me­nga­takan jalan tol Balikpapan—Sa­ma­rinda akan diresmikan pada De­sember 2019. Saat ini, ungkap dia, pelimpahan porsi yang sebe­lum­nya dikerjakan pemerintah dae­rah ke badan usaha jalan tol (BUJT) masih menunggu audit tek­nis dan perubahan lingkup investasi.

Secercah harapan pun muncul. Bila tak ada revisi target kembali, jalan tol di Kalimantan Timur itu akan diresmikan pada akhir tahun.

“Yang seksi 2, 3, dan 4 sepanjang 66 km sudah 100%, sementara seksi 1 dan 5 untuk porsi pemerintah, progres akhir menunggu audit teknis. Harapan kami pada Natal dan tahun baru sudah operasional penuh,” jelasnya.

Berdasarkan catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), jalan tol Balikpapan—Samarinda yang dikenal dengan Balsam telah masuk konstruksi sejak November 2016. Namun, berbagai kendala klasik seperti pembebasan lahan menjadi faktor yang memperlambat pekerjaan.

Belum lagi faktor keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang minim sehingga justru membuat BUJT yang menanggung beban penyelesaian tersebut. Padahal, telah disepakati bahwa dari lima seksi, Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendukung pembangunan konstruksi di Seksi 1 dan Seksi 5 yang bertujuan meningkatkan kelayakan finansial ruas tol tersebut.

Pembangunan Seksi 1 menggunakan dana APBD Provinsi Kaltim senilai Rp1,5 triliun dan APBN sebesar Rp271 miliar, dengan Rp79,88 miliar di antaranya dialokasikan untuk pembangunan Jembatan Manggar sepanjang 613 meter.

Untuk Seksi 5 didanai oleh APBN yang berasal dari pinjaman dari Pemerintah China sebesar Rp848,55 miliar atau sekitar 8,5% dari total investasi.

Hanya Seksi 2, Seksi 3, dan Seksi 4 yang semestinya pembangunannya menggunakan dana BUJT yakni PT Jasa Marga Balikpapan-Samarinda. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengungkapkan bahwa kondisi lahan di segmen 4 berada di luar prediksinya.

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Balikpapan Bimo Epyanto mengatakan infrastruktur jalan menjadi hal utama yang dibenahi ketika IKN mulai direalisasikan. Misalnya saja untuk sejumlah kota penyangga hal ini menjadi tantangan supaya tidak terjadi kemacetan karena penambahan jumlah penduduk akibat bermigrasi.

“Terutama kalau melihat kontur Balikpapan yang berbukit-bukit akan menjadi tantangan karena harus dipikirkan, transportasi dan jalan seperti apa yang nantinya bisa efisien,” tekannya.

Niatan dari pemerintah untuk melanjutkan proyek infrastruktur sejatinya telah tampak dari tinjauan lapangan para menteri di Kabinet Kerja yang meninjau lokasi calon ibu kota dan jembatan Pulau Balang.

Untuk percepatan jalan tembus menuju IKN, otomatis jembatan Pulau Balang dan aksesnya diharapkan segera terbangun.

Jembatan Pulau Balang II akan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas pada Lintas Selatan Kalimantan sebagai jalur utama angkutan logistik karena jarak dan waktu tempuh menjadi lebih singkat.

Pekerjaan konstruksi sempat terkendala karena pembebasan lahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kini, kendala itu tidak ada lagi karena pembebasan lahan sudah bisa dibayarkan secara tuntas pada akhir 2018.

Saat ini, kendaraan dari Balikpapan menuju Penajam dan selanjutnya ke Kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan dan kota lainnya, harus memutar dengan jarak sekitar 100 km dengan waktu tempuh sekitar 5 jam.

Dengan adanya jembatan tersebut, jarak itu menjadi lebih pendek hanya sekitar 30 km dan perjalanan dapat disingkat hanya dalam waktu 1 jam. Selain sebagai penghubung jaringan jalan poros selatan Kalimantan, jembatan itu juga mendukung rencana pengembangan Pelabuhan Peti Kemas Kariangau dan Kawasan Industri Kariangau.

Jalan akses di sisi Penajam diker­jakan oleh Pemerintah Ka­bu­paten Penajam Paser Utara dan jalan akses Balikpapan oleh Pe­­merintah Provinsi Kalimantan Timur.

Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud menga­takan jalan akses yang menjadi porsi­nya sudah terbangun, sehing­ga progres pembangunan jembatan tersebut dengan jalan akses dari PPU sudah mencapai 75%.

Hanya, dia menilai yang belum dibanguan adalah jalan akses dari sisi Balikpapan yang masih terputus. Padahal, proyek tersebut ditargetkan rampung pada 2020.

Dari sisi Pemerintah Kota Balikpapan, jalan akses tersebut tengah dikaji ulang detail engineering design (DED)–nya supaya bisa menekan anggaran pembangunan.

Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan Bappeda Balikpapan Arfiansyah mengatakan DED dikaji agar bisa mengambil jalan lebih ke dalam supaya tidak perlu banyak membangun jembatan yang melalui sungai kecil.

Alasannya, dari 14 kilometer jalan pendekat, terdapat tujuh jembatan kecil yang melalui sungai kecil. Pembangunan jembatan justru bisa menelan anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan hanya membangun jalan akses.

Untuk lahan yang terdampak, saat ini pemkot juga sedang melakukan proses hibah dengan sejumlah perusahaan. Hal itu telah dilakukan semenjak mengurus izin prinsip. Tercatat ada tujuh perusahaan yang akan dilintasi trase.

“Pemkot sudah sounding ke perusahaan swasta untuk menghibahkan tanahnya, dan tidak ada ganti rugi. Perusahaan yang ada pun kooperatif. Karena hal tersebut sudah ada aturannya yang diganti itu bukan tanah perusahaan, melainkan lahan milik masyarakat,” ungkapnya.

BEBAS TAMBANG

Kota Balikpapan atau yang sering dikenal dengan kota minyak berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 12/2012 tentang RTRW Kota Balikpapan 2012—2032 serta Peraturan Walikota No. 12/2013 telah ditetapkan sebagai kawasan bebas tambang.

Potensi lahan tambang batu bara yang ada di kota tersebut telah dihapuskan. Secara otomatis kota konservasi beruang madu juga harus berpikir keras membangun sentra ekonomi baru. Langkah itu ditempuh dengan memperluas lahan pengembangan Kawasan Industri Kariangau (KIK).

Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Badan Perencanaan Pem­ba­ngunan Daerah (Bappeda) Balik­papan mencatat baru ada 10 perusahaan yang beroperasi di kawasan KIK. Selebihnya ada 30 perusahaan mengajukan izin dan tiga perusahaan dalam tahap pembangunan.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyatakan segera menye­lesaikan infrastruktur jalan yang banyak dikeluhkan calon investor.

Saat ini, Pemkot Balikpapan sedang menyelesaikan sertifikat terhadap 133 hektare lahan yang dikuasai sehingga diharapkan akan memperlancar proses pembangunan jalan, yang menjadi kendala utama menarik investor.

“Dengan isu IKN masalah ini bisa mendapat perhatian. Akan kami segera realisasikan kawasan industri ini sesuai perencanaannya,” janjinya.

Saat ini, dia mengupayakan mengonversi sertifikat tanah menjadi penyertaan modal Pemkot.

KIK akan menjadi pendukung kebijakan direct call yang saat ini diberlakukan Pelabuhan Peti Kemas Kariangau. Hal itu juga diperkuat dengan rencana Perusda Balikpapan yang akan membangun depo kontainer di kawasan itu.

Dari luas lahan 3.565 hektare, pemerintah hanya membangun 2.721 hektare. Luas lahan ter­bangun itu akan dibagi dalam lima sektor industri yaitu agro­industri, industri konstruksi, in­dustri minyak dan gas, industri per­ka­yuan, dan terakhir industri transportasi.

Suka tidak suka, mau tidak mau, persaingan sumber daya manusia juga akan terjadi antardaerah. Kaltim harus bersiap diri meskipun dengan keterbatasan dana pelatihan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Balikpapan Tirta Dewi mengharapkan partisipasi dari perusahaan pemagangan untuk melatih masyarakat. Dia juga berharap dapat melakukan kerja sama baik melalui APBD provinsi mau­pun dengan kementerian agar dapat meningkatkan kemapuan pemagangan.

“Mau nggak mau harus bergandengan tangan dengan dunia usaha dalam mening­kat­kannya supaya mampu berdiri sama ting dengan SDM yang hadir jika IKN ke Kaltim.”

Untuk anggaran pelatihan pada 2020 tidak banyak mengalami perubahan, tetapi diharapkan ada perubahan rencana strategis (Renstra) pada 2021.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi juga setuju jika kota penyangga IKN membangun pusat pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal akan menguntungkan karena bisa menghemat biaya dan akan mempengaruhi peningkatan SDM. Dari sisi sumber daya, ASN di Kaltim termasuk Balikpapan pun harus mumpuni dan mampu meningkatkan kapasitasnya.

Sukses tidak pemindahan ibu kota juga bergantung pada sumber daya manusia termasuk di Balikpapan karena segala kegiatan akan diadakan di kota itu.

“Kemampuan ASN harus ada upaya ditingkatkan dua tiga kali lipat kemampuan dibandingkan ASN di luar Balikpapan. Ada rencana Camat, Lurah di Balik­papan kita magangkan belajar di daerah penyangga Ibu Kota seperti dengan Bekasi, Tangerang untuk belajar kultural ibu kota,” ujarnya.

Bupati PPU Abdul Gafur pun menggarisbawahi bahwa pembenahan utama perlu dilakukan untuk IKN adalah terkait dengan infrastruktur, SDM dan kesehatan masyarakat.

“Perlu diketahui bahwa di Penajam, BPJS digratiskan. Gaji guru naik perlahan sesuai kemampuan. Yang penting dibenahi juga adalah infrastruktur SDM dan kesehatan masyarakat.”

Untuk sektor SDM, PPU tinggal menyediakan wadah dalam bentuk institusi dan fasilitas sebab pada dasarnya masyarakat Penajam sudah siap bersaing. Apalagi, lanjut dia, Bappenas juga sudah menekankan untuk pembangunan universitas sains satu-satunya di Kalimantan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

balikpapan Premium Content Ibu Kota Dipindah
Penulis : Anitana Widya Puspa - Bisnis.com
Editor : Hendra Wibawa
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

BisnisRegional

To top