Bisnis.com, BALIKPAPAN -- Kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berlaku awal tahun 2020. Rata-rata kenaikan untuk seluruh segmen mencapai 100 persen.
Asisten Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kedeputian Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Selatan, Kalimantan Tegah, dan Kalimantan Utara, Phindo Bagus mengatakan bahwa berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri pada 2019 semester awal, jumlah penduduk di Kaltim sebanyak 3,6 juta jiwa.
Dari jumlah tersebut, warga yang terdaftar sebagai peserta BPJS kesehatan per 1 Januari 2020 sebesar 3,3 juta jiwa. Artinya, masih ada sekitar 7 persen yang belum bergabung.
"Dari segmen kepesertaannya, justru 40 persen adalah pekerja penerima upah. Peserta mandiri kelas 1, 2, dan 3 itu hanya sekitar 25 persen. Sisanya adalah PBI, penerima bantuan iuran baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat," katanya saat ditemui di ruangannya.
Phindo menjelaskan bahwa karena mayoritas peserta adalah penerima upah dan bantuan dari pemerintah, dampak kenaikan iuran tidak terlalu besar. Akan tetapi, tetap berpengaruh bagi peserta mandiri.
Oleh karena itu, terjadi lonjakan penurunan dari peserta mandiri. Puncaknya adalah bulan Desember saat wacana kenaikan iuran bakal terjadi.
"Penurunan kelas bervariasi antarkota dan kabupaten. Contoh di Balikpapan di bulan Desember ada 60 peserta. Samarinda ada 100 peserta perhari," jelasnya.
Phindo menjelaskan bahwa pengajuan untuk turun kelas menyusut pada bulan ini. Paling banyak warga pindah dari kelas 2 ke kelas 3.
"Jadi rata-rata kalau bulan Desember di Balikpapan 60 peserta, Januari ini turun jadi 30 peserta per hari. Demikian juga Samarinda dari 100 turun ke 60 peserta per hari," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
