Bisnis.com, SAMARINDA – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) gencar melakukan kampanye perubahan iklim serta pengarusutamaan Pembangunan Hijau.
Kepala Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim Daddy Ruhiyat menyatakan hal tersebut sebagai upaya bersama para stakeholder di Kaltim dalam menanggapi dampak perubahan iklim.
"Dampak perubahan iklim di Kaltim yang mudah diketahui adalah meningkatnya intensitas dan curah hujan yang kerap menimbulkan banjir," ujarnya, Senin (5/4/2021).
Daddy mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengampanyekan hal tersebut melalui beberapa kegiatan diantaranya yaitu, membentuk Lingkar Komunikasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Kaltim untuk Pembangunan Hijau, melakukan coaching clinic bagi seluruh Kepala Bappeda se-Kaltim untuk penyusunan RPJMD dengan perspektif perubahan iklim dan sosialisasi program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund langsung kepada masyarakat di 99 desa yang tersebar di Kaltim.
"Serta melakukan edukasi lewat media massa (koran, TV, RRI). Khusus RRI ada paket kerjasama dengan DDPI Kaltim untuk secara reguler melakukan sosialisasi/edukasi bagi masyarakat terkait Pembangunan Hijau dan Perubahan Iklim," ungkapnya.
Dia menuturkan bahwa latar belakang pendirian DDPI Kaltim sendiri adalah untuk melaksanakan program pembangunan hijau, termasuk pengurangan emisi.
Dimana, tugas pokok dan fungsinya bukan berasal dari satu lembaga melainkan multisektroal yang beranggotakan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang berbasis lahan, sektor swasta dan para akademisi.
"Statusnya lembaga ad hoc Pemprov, sehingga DDPI bisa bergerak supel dan tidak terkait birokrasi," tuturnya.
Adapun, Dia memaparkan pembangunan hijau adalah suatu kondisi dimana Kaltim telah memiliki tata kelola pemerintahan berupa instrumen kebijakan dan program-program yang memadukan kepentingan pembangunan ekonomi dan kestabilan lingkungan.
Selanjutnya, isu isu perubahan iklim dimasukkan ke dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar dapat menjadi payung hukum di tingkat provinsi terkait perencanaan kegiatan dan pendanaan.
Sebagai informasi, Kaltim menjadi salah satu anggota dan pendiri bersama 10 Gubernur dunia dalam Governor Climate and Forest Task Force, yang saat ini telah menjadi 38 negara bagian dan provinsi anggota yang mencakup lebih dari sepertiga hutan tropis dunia.
Dimana, pada tahun 2016, Kaltim secara aklamasi ditunjuk sebagai GCF Task Force Lead 2017-2018 yang ditandai dengan diselenggarakannya annual meeting ke-9 di Balikpapan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
