Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Serapan APBD Kaltim Masih Rendah, Ini Alasannya

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim Muhammad Sa'duddin menyatakan ada beberapa alasan yang menyebabkan rendahnya penyerapan di daerah seperti ada nya perubahan sistem yang dinilai belum siap oleh Pemda.
Ilustrasi/Bisnis
Ilustrasi/Bisnis

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Sedikitnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) hingga pertengahan 2021 memiliki beberapa alasan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim Muhammad Sa’duddin menyatakan ada beberapa alasan yang menyebabkan rendahnya penyerapan di daerah seperti ada nya perubahan sistem yang dinilai belum siap oleh Pemda.

“Pemda juga belum memahami [sistem] yang baru secara detail dan tidak ada pelatihan. Contoh saja saat pembayaran gaji, itu tidak bisa. Bukan uangnya tidak ada,” ujarnya, Jum’at (18/6/2021).

Selanjutnya, dia mengungkapkan bahwa perubahan standar tertentu untuk pembayaran, dan terkait kebijakan baru pengadaan barang dan jasa menjadi alasan belum banyaknya serapan APBD saat ini.

“Banyak yang perlu disesuaikan dari pusat, tetapi ketika ditunggu sampai saat ini belum keluar detailnya,” ungkapnya.

Hal tersebut secara otomatis membuat kebijakan pemda harus tertunda terkait penganggaran, perencanaan dan penjadwalan.

Menurutnya, Pemprov Kaltim sudah mendorong realisasi APBD di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota sehingga dapat mempertanggungjawabkan hasil realisasi APBD tersebut.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, per 15 Juni 2021, Provinsi Kaltim baru mampu mencapai 21,49 persen atau Rp2,49 triliun dari total anggaran Rp11,62 Triliun.

“Dengan catatan, sementara ini baru dari SKPD dan belum ditambahkan dari BLU sebesar 3 sampai dengan 4 persen,” terang Sa’duddin.

Dia menegaskan pihaknya selalu memfasilitasi dan membiayai setiap permintaan kebutuhan dari OPD terkait.

“Tidak pernah ada yang minta dibayar kami bilang besok uangnya. Kami tidak pernah menahan belanja daerah,” tegasnya.

Kendati demikian, dia menjelaskan hal tersebut belum dianggap rendah apabila dibandingkan pertengahan tahun sebelumnya di mana realisasi APBD pada 15 Juni 2020 mencapai Rp1,06 triliun dari total anggaran Rp6,71 triliun atau sebesar 23,84 persen.

“Ada alasan yang mendasar terkait serapan secara nasional rendah,” jelasnya.

Dia menuturkan permasalahan tersebut tidak serta merta dapat diselesaikan secara langsung tahun ini. “Misalnya untuk penyerapan realisasi tahun 2022, [pemerintah pusat] harus membicarakan dari sekarang apa yang harus dilakukan [kepada Pemda],” katanya.

Adapun, Sa’duddin tetap optimistis penyerapan akan segera meningkat menuju akhir tahun.

“Biasanya lelang di bulan Maret, karena sampai sekarang belum ada jadi Juli pembayaran DP 20 persen untuk proyek, kemudian Oktober mulai kenaikan cukup tajam karena adanya termin,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Ajijah

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper