Beras Khusus: Impor Jalan Tanpa Rekomendasi Kementan

Oleh: Rayful Mudassir, Ipak Ayu H.N. & M. Richard 13 Januari 2018 | 04:32 WIB
Beras Khusus: Impor Jalan Tanpa Rekomendasi Kementan
Pekerja membongkar muatan beras Bulog dari kapal, di Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara, Aceh, Rabu (30/8)./ANTARA-Rahmad

JAKARTA — Kementerian Perdagangan memastikan rencana impor beras jenis khusus pada akhir Januari ini dilakukan tanpa rekomendasi dari Kementerian Pertanian dan tidak menggunakan dana APBN karena telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 1/2018.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan rencana impor beras ini tidak memerlukan rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Pasalnya jenis beras yang akan dimasukkan bukan jenis medium, tetapi beras khusus. Keputusan ini juga telah melalui koordinasi dengan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

“Di ketentuannya [impor] beras khusus ini harus melalui BUMN, mereka mengajukan ke berbagai BUMN, yang memfasilitasi PPI,” kata Oke dalam konferensi pers di Kemendag, Jumat (12/1).

Dalam beleid Permendag Nomor 1 Tahun 2018 pasal 23 disebutkan impor beras untuk keperluan lain, hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik angka pengenal importir produsen (API-P) untuk kebutuhan bahan baku industri, dan badan usaha milik negara (BUMN) untuk kebutuhan selain bahan baku industri.

Impor beras khusus kali ini dikategorikan untuk keperluan lain bukan untuk kepentingan umum. Beras yang dapat ditandai sebagai beras khusus adalah yang memiliki tingkat kepecahan 0%—5%.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pemilihan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) untuk mempermudah pengaturan impor beras dan tidak menganggu kinerja Bulog yang saat ini sedang melakukan operasi pasar ke 2.500 titik pasar tradisional di Indonesia.

Menteri memastikan jenis beras yang ada sesuai dengan Permendag Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras. Dalam beleid itu disebutkan, beras yang akan diimpor harus memenuhi persyaratan tentang kemasan yang menggunakan bahan yang untuk pangan.

Kemendag telah mengundang Asosiasi Pengusaha Ritel dan para distributor serta pemasok beras untuk mengamankan harga beras premium yang menunjukkan tanda-tanda kenaikan. Kesepakatan dengan Aprindo telah dibuat untuk menyediakan beras premium dengan harga maksimal HET di seluruh gerainya.

Saat ini sekitar 150 staf kementerian bersama Satgas Pangan Mabes Polri dan Dinas Perdagangan memeriksa seluruh gudang dari para penjual beras. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan tidak adanya penimbunan.

Menurut Enggar, kategori penimbunan apabila stok beras di pasar kosong dan harga naik, tetapi stok di gudang masih banyak. Namun jika stok di pasar memadai serta tak menimbulkan kenaikan, pihaknya memperbolehkan adanya stok di gudang.

Proses Panjang

Pada kesempatan terpisah, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan proses impor beras dari sejumlah negara membutuhkan proses panjang hingga sampai di tangan pedagang. Paling tidak beras impor baru akan tiba pada Maret.

"Dari segi pengendalian harga tidak efektif impor beras baru sekarang dilakukan. Karena kan permasalahannya saat ini, bukan 2 bulan lagi," kata Dwi saat dihubungi Bisnis, Jumat (12/1).

Menurutnya, dari negara pengekspor setidaknya memerlukan waktu sekitar 1 bulan hingga 1,5 bulan, baru kemudian tiba di Indonesia. Setelah tiba di Indonesia, butuh waktu paling cepat 2 pekan untuk sampai di pasar.

Dia menyebutkan akan sangat mustahil beras khusus yang digadang-gadang menjadi penambal stok beras seharga kelas medium di bahwa harga eceran tertinggi itu akan tiba pada akhir Januari. "Kecuali memang untuk menekan harga di Maret dan masih relatif tinggi. Kalau itu juga akan bikin petani menjerit."

Di samping itu dia juga menyayangkan keterlambatan pemerintah untuk melakukan inisiatif impor beras. Padahal sejak Juli 2017, total produksi beras terlihat lebih rendah dibandingkan dengan 2016.

"Karena serangan hama luar biasa terjadi hingga 400.000 hektare pada 2017. Belum lagi hama tikus dan lainnya," paparnya.

Sementara itu di sisi harga, penurunan pada 2017 diklaim hanya terjadi pada April dan Juni. Setelahnya secara perlahan, harga mengalami kenaikan meski dalam jumlah yang tidak signifikan. 

 

Editor: Ratna Ariyanti

Berita Terkini Lainnya