Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kurangi Kebakaran Hutan, Pemprov Kaltim Ancam Cabut Izin Pengusah Nakal

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan menindak tegas dengan mencabut izin usaha bagi para pelaku usaha yang membuka lahan dengan cara dibakar.
/Antara
/Antara

Bisnis.com, BALIKPAPAN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan menindak tegas dengan mencabut izin usaha bagi para pelaku usaha yang membuka lahan dengan cara dibakar.

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan Kalimantan Timur serius dalam penegakan hukum terkait dengan pelanggaran masalah lingkungan, termasuk para pengusaha yang mencoba bermain-main soal kewajiban menjalankan usaha dengan berpedoman kepada kaidah-kaidah lingkungan yakni dengan pembersihan lahan dengan cara dibakar.

"Bagi Kaltim tidak ada tempat buat investor nakal, termasuk yang tidak pro lingkungan. Kita akan tindak tegas bahkan dengan pencabutan izin. Karena penyelesaian perkara melalui pengadilan dirasakan kurang memberikan efek jera bagi pengusaha yang melanggar," ujarnya seperti yang dikutip, Kamis (4/2/2016).

Belajar dari proses hukum di sejumlah daerah terkait pelanggaran lingkungan, khususnya soal pembakaran hutan dan lahan, para pelaku ternyata ada yang bebas, walaupun ada juga yang dikenai sanksi berupa denda.

Namun, hukuman tersebut selalu saja bisa dipenuhi oleh pelaku usaha sehingga harus ada tindakan lebih tegas, yakni pencabutan izin usaha.

Awang meyakini dengan pencabutan izin usaha merupakan cara paling efektif untuk memberikan efek jera bagi pengusaha nakal yang selama ini mencoba bermain-main dengan aturan, termasuk soal pengelolaan lingkungan.

Bahkan untuk melakukan tindakan tersebut, lanjutnya, Pemprov telah mendapat dukungan dari jajaran Polda Kaltim dan Kodam VI Mulawarman.

Terbukti baru-baru ini jajaran Kodam VI Mulawarman dan Polda Kaltim telah melakukan inspeksi mendadak dan menangkap dua perusahaan yang membersihkan lahan dengan cara membakar.

"Temuan ini merupakan bukti bahwa masih ada oknum pengusaha mencoba untuk main-main terkait penegakan hukum soal pengelolaan lingkungan dalam berusaha. Karena itu harus kita tindak tegas," kata Awang.

Berkaitan dengan hal itu, Pemprov Kaltim akan mengundang sejumlah pengusaha, pertambangan, kehutanan dan perkebunan pada Rabu, 10 Februari 2016, untuk memberikan peringatan terakhir bagi pengusaha bersangkutan agar menjalankan usaha dengan memperhatikan kewajiban soal pelestarian lingkungan.

"Undangan ini harus dihadiri pimpinan tertinggi, jangan diwakilkan. Karena dalam kesempatan itu akan dihadiri Pangdam VI Mulawarman, Kapolda dan Gubernur Kaltim sebagai pembicara, terkait dengan upaya Kaltim mendukung pelestarian lingkungan di daerah ini," ucapnya.

Awang menambahkan pihaknya memiliki sejumlah strategi yang dilakukan Pemprov Kaltim untuk mendukung pelestarian lingkungan secara nasional, yakni melakukan transformasi ekonomi yang selama ini bertumpu pada sumber daya alam tidak terbarukan menuju pada pemanfaatan sumber daya alam baru terbarukan.

Hal itu dilakukan sebagai tumpuan ekonomi baru atau biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi hijau.

Berbagai kebijakan yang mendukung program tersebut, antara lain dengan program Kaltim Hijau, yakni menggerakkan masyarakat untuk menanam lima pohon setiap orang yang dilakukan sejak 2010 dan kini setidaknya sudah tertanam 200 juta bibit pohon.

Selanjutnya Pemprov Kaltim juga melakukan moratorium perizinan usaha untuk bidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan.

Pelibatan masyarakat untuk menjaga dan melestarikan hutan merupakan satu hal utama dan digerakan mulai tingkat bawah, sebagaimana yang dilakukan oleh warga di Desa Merabu, Kabupaten Berau yang mampu mempertahankan dan melestarikan kawasan pegunungan karst.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Iklim Norwegia HE Vidar Helgesen terkesan dengan berbagai program dan semangat Pemprov Kaltim untuk pelestarian lingkungan yang merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian dunia.

Bahkan, ketegasan tindakan yang dilakukan Pemprov Kaltim bagi pelanggar lingkungan menjadi perhatian khusus anggota Delegasi Norwegia ini karena hal itu merupakan tindakan yang berani untuk memperjuangkan pelestarian lingkungan.

Dia menilai kesungguhan Kaltim untuk membangun daerah dengan memperhatikan persoalan lingkungan adalah hal yang sangat positif sehingga tidak salah jika daerah ini menjadi salah satu kawasan yang dipilih oleh pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Norwegia terkait dengan usaha-usaha pelestarian lingkungan, termasuk dalam hal mengatasi kebakaran lahan gambut.

"Saya berharap kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Norwegia di Kaltim segera ditindaklanjuti lebih jauh dengan tim yang segera dibentuk Pemprov Kaltim," kata Vidar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Yanita Petriella
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper