Bisnis.com, SAMARINDA - Pelaku usaha Provinsi Kalimantan Timur meminta Pemerintah Provinsi untuk melobi Kementerian Keuangan agar pemotongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak begitu besar.
Komite Tetap Intermoda dan Logistik Kadin Provinsi Kaltim M Umry Hasfirdauzy mengatakan, dalam kondisi perekonomian Kaltim yang masih mengalami kontraksi atau pertumbuhan ekonomi yang negatif, belanja pemerintah sangat dibutuhkan untuk menggerakkan ekonomi.
"Swasta di Kaltim saat ini lesu. Semua sektor lesu. Kami berharap government spending dapat menggerakkan ekonomi Kaltim tetapi kalau APBD dipotong lagi ya akan susah untuk membangkitkan ekonomi Kaltim yang masih minus ini," ujarnya, Selasa (23/8/2016).
Provinsi lain yang ada di Indonesia, lanjutnya, tengah melakukan tawar-menawar kepada pemerintah pusat agar pemotongan dana transfer daerah tidak begitu besar.
Umry berharap Pemprov Kaltim juga dapat melakukan tawar-menawar kepada pemerintah pusat terkait pemotongan dana tersebut.
"Kami, pengusaha, berharap Pemprov dapat melobi yang keras pemerintah pusat agar mendapatkan angka yang maksimal. Memang dana bagi hasil yang kita terima menurun, tapi perlu diingat dahulu sumbangan Kaltim ini sangat besar bagi Indonesia sehingga ketika kondisi Kaltim minus, pusat mestinya membantu. Kaltim sudah lama jadi dompet RI tapi kita ga mendapatkan porsi yang sesuai," tuturnya.
Primadona Kaltim yakni sektor sumber daya alam yakni pertambangan yang tengah melemah ini berdampak pada sektor turunannya seperti transportasi, alat berat, hingga dunia hiburan malam.
"Kondisi lesunya tambang ini berimbas pada ekonomi Kaltim dan dunia usaha," ucapnya.
Umry berharap Pemprov Kaltim tak melakukan pemangkasan anggaran pada program infrastruktur maupun program yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Pasalnya, saat ini hanyalah belanja pemerintah dari APBD yang dapat menggerakkan kembali roda ekonomi Kaltim.
"Kami berharap agar anggaran program infrastruktur di Kaltim tidak dipotong. Kenapa? karena infrastruktur Kaltim ini sangat dibutuhkan seperti bandara, akses jalan, listrik dan air untuk menarik para investor," tuturnya.
Pihaknya meminta di tengah kondisi APBD yang terbatas ini, regulasi yang diberlakukan Pemprov Kaltim harus jelas dan pro dunia usaha.
"Banyak moratorium kanan kiri, izin enggak bisa keluar dan sektor swasta tidak bisa bernafas. Contohnya seperti RTRW dimana pergubnya belum keluar sehingga tidak ada izin bagi dunia usaha dan tidak ada proses produksi sebelum pergubnya keluar. Ini harus jelas dan cepat agar swasta bida bergerak," terang Umry.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
