Desa di Kayong Utara Didorong Mandiri Ekonomi Melalui BUMDes

Oleh: Yanuarius Viodeogo 30 Maret 2017 | 17:59 WIB
Sejumlah anak bermain sepak bola di lahan kosong bantaran sungai Cileungsi, Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/3)./Antara-Yulius Satria Wijaya

Bisnis.com, PONTIANAK - Bupati Kayong Utara Hildi Hamid berharap penggunaan dana desa mampu memberikan dampak perubahan besar selama 2017-2018 yaitu terbangunnya desa mandiri dengan memanfaatkan sumber daya desa setempat.

Pihaknya mendorong sejumlah desa menerbitkan payung hukum dalam pemanfaatan sumber daya alam seperti mata air minum, wisata alam dan lainnya, sebagai pendapatan kas desa.

“Kalau ada desa yang punya sumber mata air dikelola, saya juga sedang mendorong desa di kabupaten kami yang terletak di wilayah kepulauan untuk membuat home stay. Desa bikin perdes untuk menetapkan tarifnya,” kata Hildi, Kamis (30/3).

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Seminar dan Lokakarya tentang Refleksi 3 Tahun Implementasi Undang-Undang Desa di Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Non Government Organization (NGO), Gemawan dan perangkat desa se-Kalimantan Barat.

Hildi mengatakan, desa-desa di kabupaten yang memekarkan diri dari Kabupaten Ketapang tersebut kini mulai menunjukkan perubahan drastis.

Seperti infrastruktur jalan yang membaik, pendidikan dan kesehatan gratis untuk membuat sumber daya manusia menjadi lebih berkualitas dan terjamin perlindungan medisnya.

Dari aspek pendidikan, dia melihat pada 2009 mayoritas kepala desa tamat sekolah menengah pertama (SMP). Dia kemudian menaikkan level supaya kades minimal tamat D3, tetapi ternyata sulit untuk mengisi kebutuhan aparatur desa sehingga diturunkan tamat sekolah menengah atas (SMA). Namun, staf desa yang tamatan SMA yang mulai menempuh pendidikan D3 dan strata 1.

Menurutnya, pendidikan level tinggi sangat penting bagi aparatur desa untuk memahami pengelolaan kewenangan dan keuangan desa dengan baik. “Paling kecil sekarang dana desa untuk satu desa di Kayong Utara Rp1,7 – Rp1,9 miliar,” kata dia.

Oleh karena itu, Hildi berharap dengan dana desa sebesar itu tidak hanya lagi desa membangun sarana dan prasaran umum. Dia ingin dana desa bisa untuk pemberdayaan atau kapasitas masyarakatnya misal melalui penguatan fungsi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Direktur Gemawan Laili Khairnur mengatakan UU Desa sekarang sangat revolusioner jika dibandingkan dengan UU terkait desa yang muncul sebelum-sebelumnya.

“Desa adat diakomodir di sini, partisipasi sumber dana sangat jelas. Dulu desa dianggap belakang halaman rumah, sekarang desa menjadi halaman depan rumah kita,” ucapnya.

Laili ingin penggunaan dengan UU Desa sekarang peruntukkan bisa fokus ke kelompok perempuan, kaum termarjinalkan. Desa juga, tambahnya, sudah waktunya membentuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

“Di Kalbar tidak sampai 3% desa punya Bumdes. Desa bisa membuat pemberdayaan secara ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan,” ucapnya.

Editor: Fajar Sidik

Berita Terkini Lainnya