Bisnis.com, BALIKPAPAN - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta agar Kementerian ESDM lebih berhati-hati memilih investor dalam pelelangan proyek-proyek di sektor energi.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, banyak permasalahan pada proyek-proyek energi, mulai dari adanya selisih data eksplorasi dan eksploitasi, kualitas data dan kualitas pengurus kontraktor kontrak kerja sama (K3S).
"Saya berpesan agar kementerian memilih investor dengan benar. Seringkali yang dipilih dalam pelelangan itu bukan investor yang sesungguhnya, tapi hanya pemegang hak dan tidak punya modal untuk investasi," tuturnya dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Sektor Energi 2016, Rabu (6/4/2016).
Dia mengungkapkan, sampai dengan Desember 2014, hanya 83 K3S pemegang wilayah kerja dari total 318 K3S yang data tertutupnya telah dikelola Pusdatin ESDM.
Kualitas dan kuantitas data yang diserahkan juga belum memenuhi kriteria. Menurutnya, terdapat ketidaksesuaian antara data sumur dengan fakta di lapangan, data tidak dilengkapi dengan shoot point, dan sebagainya.
"Data WK terminasi tidak diserahkan ke pemerintah tapi masuk ke item cost recovery, data survey di luar WK K3S juga masuk ke cost recovery. Ada juga data yang tidak tersedia karena pengurus K3S kabur."
Pada Korupsi Sektor Energi 2016 kali ini KPK banyak mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di tingkat pusat dan daerah. Permasalahan itu meliputi enam aspek.
Keenamnya adalah penataan perizinan, pelaksanaan kewajiban para pihak terkait, pengawasan dan pengendalian, pemenuhan hak-hak masyarakat, perbaikan regulasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan.
"Permasalahan ini harus segera diselesaikan. Karena kita menghadapi kondisi di mana cadangan energi yang tidak terbarukan sudah terbatas."
