Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Sejak September, Balikpapan Tak Lagi Pungut Retribusi Izin Gangguan

Sejak September, Pemerintah Kota Balikpapan tak lagi menarik retribusi dari izin gangguan yang biasanya diajukan oleh para pelaku usaha, menyusul dicabutnya kebijakan peraturan izin gangguan.
Nadya Kurnia
Nadya Kurnia - Bisnis.com 20 Oktober 2017  |  17:31 WIB
Balikpapan - Ilustrasi
Balikpapan - Ilustrasi

Bisnis.com, BALIKPAPAN--Sejak September, Pemerintah Kota Balikpapan tak lagi menarik retribusi dari izin gangguan yang biasanya diajukan oleh para pelaku usaha, menyusul dicabutnya kebijakan peraturan izin gangguan.

Pencabutan peraturan izin gangguan itu bertujuan untuk mempermudah investor ataupun pelaku UMKM untuk menjalankan kegiatan usahanya di tingkat kotamadya ataupun kabupaten.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Balikpapan Elvin Junaidi mengatakan setiap bulannya, pemkot menerima pengajuan izin gangguan hingga 300 izin.

"Jadi sejak peraturannya dicabut, otomatis kami tidak lagi menarik retribusinya sejak bulan lalu. Selama semester I, perolehan retribusi izin gangguan mencapai Rp5,6 miliar dari target Rp3 miliar," ungkapnya, Jumat (20/10/2017).

Sehingga, pencapaian PAD dari retribusi izin gangguan telah tercapai bahkan sebelum peraturan dicabut. Dia mengatakan pencabutan izin gangguan akan berdampak pada penerimaan PAD.

Namun karena pencabutan izin gangguan juga memberi manfaat kepada pelaku usaha dari semua sektor, maka dia optimistis kegiatan perekonomian akan terdorong lebih pesat.

"Kebijakan pencabutan izin gangguan itu akan mempermudah investasi, tentu kami akan dukung. Sekarang kami izin bagi pelaku usaha hanya izin lingkungan dan analisis dampak lingkungan," ungkap Elvin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

retribusi pemkot balikpapan
Editor : Rustam Agus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Banner E-paper
To top