Bisnis.com, BALIKPAPAN – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia meminta pemerintah daerah untuk serius menggerakan sektor pariwisata di Balikpapan Kalimantan Timur akibat menurunnya okupansi pada awal 2019 ini.
Ketua PHRI Balikpapan Sahmal Ruhip menyatakan Pemerintah Kota Balikpapan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus serius menggeliatkan sektor pariwisata jika ingin memiliki sumber pendapatan asli daerah (PAD) lain.
Menurut Sahmal, selama ini Pemerintah Kota Balikpapan belum banyak menunjukkan rencana kerja atau rancangan pembangunan pariwisata di kota minyak ini.
“Pariwisata seperti apa yang mau ditampilkan di Balikpapan? Membangun infrastruktur untuk pariwisata juga tak semudah yang dipikirkan. Apa pariwisata yang bisa dijual di Balikpapan?,” kata Sahmal kepada Bisnis.com, Rabu (13/2/2019).
Menurut Sahmal, awal tahun ini bisnis hotel di Balikpapan mengalami kelesuan yang cukup signifikan karena berkurangnya wisatawan yang datang ke Balikpapan.
Turunnya okupansi ini juga menjadi keprihatinan PHRI secara nasional akibat tingginya biaya tiket pesawat. Permasalahan tersebut sempat dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (11/2/2019) lalu.
Sahmal menilai, kenaikan harga tiket pesawat tidak hanya berimbas pada menurunnya okupansi penumpang tetapi juga okupansi barang. Pasalnya, pelaku usaha masih terbebani dengan tingginya bagasi yang dikenakan.
Akibatnya, selain bisnis perhotelan yang melesu, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari Kota Balikpapan juga mengalami kendala pengiriman ke daerah lain. Sehingga, profit yang ditargetkan bisnis UMKM semakin tidak tercapai. Alhasil, sektor ekonomi kreatif di Balikpapan juga cenderung stagnan.
“Kehadiran biaya bagasi itu juga membuat saya mendapat info okupansi hotel di Balikpapan awal tahun ini menurun. Jadi lebih sepi. Orang yang datang ke Balikpapan pun tak mau banyak belanja, sebab tidak mau bayar bagasi,” terang Sahmal.
Selain karena tingginya harga tiket, kurangnya perhatian Pemkot Balikpapan terhadap pariwisata, Sahmal juga menilai ada faktor beralihnya penumpang menuju Kaltim yang biasanya melalui Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan kini beralih ke Samarinda, melalui Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto.
“Jadi kehadiran APT Pranoto ini mempengaruhi bisnis transportasi, tetapi juga bisnis hotel di Balikpapan,” papar Sahmal.
Serangkaian masalah itu, kata Sahmal, masuk dalam pembahasan Rakernas PHRI yang ke-IV. Adapun komitmen anggota PHRI Balikpapan pasca Rakernas PHRI ke-IV adalah mendorong Pemerintah Kota Balikpapan untuk serius merancang pembangunan sektor pariwisata.
Selain itu, anggota PHRI mengimbau perlunya bantuan dana pengembangan pariwisata ke pemerintah pusat apabila dari bobot APBD tingkat kota dan provinsi tidak mencukupi.
