Bisnis.com, BALIKPAPAN – Pemerintah memastikan akan menaikkan gaji perangkat desa golongan II A sebesar 100% namun masih membutuhkan kajian terkait kemampuan anggaran di beberapa daerah.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan seusai pembukaan Rakornas Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) di Balikpapan bahwa pemerintah menjamin kenaikan gaji perangkat desa golongan II A.
“Pemerintah perhatian kepada perangkat desa, maka keputusan pemerintahan menyertakan gaji perangkat desa setara dengan golongan II A, tetapi 100% untuk perangkat desa,” jelas Tjahjo di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome, Rabu (20/2/2019) malam.
Meski begitu, Tjahjo menyebut perihal implementasi kenaikan masih akan ada penggodokan anggaran di Kementerian Keuangan dan juga koordinasi dengan pemerintah daerah. Alasannya, Kemendagri masih mencatat ada beberapa desa yang tercatat belum mampu menaikkan gaji perangkat desa golongan II A.
“Sudah diputuskan ada, dan ada add [Alokasi Dana Desa]. Maka di Forum Sekda ini perlu membahas itu karena ada lebih dari 100 daerah tidak mampu itulah ya kan diberi subsidi dan tidak ada penundaan. Itu kebijakan politik pemerintahan,” paparnya.
Perencanaan Anggaran
Selain menegaskan tentang Alokasi Dana Desa, Tjahjo juga menyatakan kepada para sekda harus tampil memperkuat penyusunan perencanaan anggaran pembangunan dengan anggota dewan. Tujuannya guna menghilangkan konflik kepentingan dan pemberantasan korupsi.
“Saya mengingatkan kembali fungsi Sekda tampil ke depan menyusun perencanaan anggaran pembangunan. Kita sama-sama dengan DPRD,” tuturnya.
Tjahjo tak menampik bahwa mekanisme pembahasan di DPRD juga tak lepas dari kepentingan politik. Pemda sendiri juga punya kepentingan politik. Oleh sebab itu sekda juga bertugas menjabarkan kembali target prioritas Pemda seturut dengan janji-janji kampanye yang pernah diungkapkan oleh kepala daerah terpilih.
“Nah, sekda yang mengatur ini seperti SKPD di PU [Pekerjaan Umum] harus apa saja, harus tepat. Maka, kalau mau mencegah korupsi di daerah, Sekda dan Inspektorat dalam perencanaan anggaran mengingatkan jangan main-main,” tegasnya.
Tjahjo menambahkan, sekda dna segenap aparatur negara juga perlu membangun perilaku yang sama tak hanya dalam perencanaan anggaran tetapi juga dalam upaya menyusun peraturan daerah. Dia menegaskan pentingnya membangun komunikasi ke sesame aparatur negara, wakil rakyat, dan pers untuk menyampaikan sejumlah regulasi dan produk kesuksesan pemda.
“Kalau program bagus, tidak disampaikan ya tidak ada manfaatnya,” sambung Tjahjo.
Selain itu, Sekda juga penting dalam melatih dan mengawas kinerja eselon II. Sehingga kode etik kerja tersebut bisa berlaku secara masif di semua jajaran pemda.
“DPRD juga pemerintahan daerah itu perlu didorong terus menyangkut integritas,” ungkap Tjahjo.
Ketua Umum DPP Forsesdasi sekaligus Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nasrun Umar menyatakan rakornas ini bertujuan mensosialisasikan cita-cita reformasi birokrasi di Indonesia guna mewujudkan pemerintahan berkelas dunia pada 2025.
“Itulah mengapa kami mengambil tema berjudul Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Kelas Dunia 2025 melalui Optimalisasi Pencegahan Korupsi,” terangnya.
Rakornas Forsesdasi dihadiri oleh sekitar 500 Sekda dan Sekwan seluruh Indonesia beserta para pendamping atau asisten. Total peserta yang hadir dalam forum tersebut sekitar 3000 orang. Rakornas ini berlangsung dari 20 Februari 2019 sampai 22 Februari 2019.
