Bisnis.com, BALIKPAPAN—Lokasi pemindahan ibu kota baru diharapkan tidak menjadi kompetisi sejumlah provinsi di Kalimantan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan diharapkan mampu memiliki visi ibu kota sebagai simbol identitas bangsa, memiliki konsep smart, green, beautiful, dan sustainable, modern dan berstandar internasional, serta memiliki tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif.
“Ketika lokasi ditentukan, ini bukan kontes, siapa pun yang dapat kebagian tempat, tidak boleh mengatakan saya pemenangnya dan yang lain kalah. Yang menang adalah Kalimantan, karena dari awal Bapak Presiden menetapkan Kalimantan,”katanya Selasa (20/8/2019).
Bambang menjelaskan lokasi yang belum ditetapkan karena pihaknya masih melihat kondisi daerahnya. Pemerintah ingin membangun ibu kota yang ideal dan menjadi standar pembangunan kota di Indonesia.
Menurut Bambang, kajian kelayakan terhadap beberapa wilayah yang saat ini menjadi kandidat lokasi ibu kota negara yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Bambang memastikan pembangunan lokasi ibu kota negara tidak akan menggunakan lahan di hutan lindung Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto sebagai kawasan hutan lindung.
“Kita ini tidak akan mengurangi hutan lindung yang kita miliki bagaimanapun Kalimantan itu paru-paru dunia, semua akan melihat kalau kita mengganggu hutan lindung jadi hutan lindung tetap kita jaga. Bahkan Bukit Soeharto kalau bisa kita kembalikan lagi direvitalisasi kepada kondisi awalnya,”ujarnya Selasa (20/8/2019).
Menurut Bambang, pemindahan ibu kota ke Kalimantan akan meningkatkan GDP nasional dengan tambahan 0,1-02 persen.
Selain itu juga, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan, memberikan efek pengganda perekonomian sekitar, mendorong penurunan kesenjangan antar wilayah karena adanya perdagangan antar wilayah, investasi, dan diversifikasi ekonomi, serta meningkatkan output sektor non-tradisional terutama sektor jasa.
