Bisnis.com, BALIKPAPAN— Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan (P3KLL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengharapkan agar pemerintah daerah tidak menganggap keberadaan pusat laboratorium sebagai beban.
Kepala P3KLL KLHK Herman Hermawan mengatakan sebagai UPTD sebuah laboratorium lingkungan bisa dikelola secara kewiraswastaan. Mengingat potensinya saat ini bahwa seluruh perusahaan diwajibkan untukk melakukan pengechekan laboratorium secara bertahap setiap 3 bulan.
“Ini kan bisa dikelola secara enterpreneurship menghasilkan pendapatan juga untuk daerah. Tapi kalau mau komersil harus professional dulu, janganlah dibebani oleh PAD,”tekannya Jumat (10/10/2019).
Herman menejelaskan selama ini banyak UPTD yang tidak berkembang lantaran baru saja berdiri tetapi sudah dibebani untuk masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setidaknya harus berdiri selama 3 tahun terlebih dahulu untuk bisa dipertimbangkan menanggung PAD.
Apalagi ke depan akan dilakukan revitalisasi P3KLL dan diarahkan menjadi Badan Layanan Umum, mengingat dana APBN makin kedepan tidak bisa menjadi andalan dalam menggerakkan roda organisasi dan memenuhi kebutuhan bahan kimia yang memadai.
“Kami belajar dari labor daerah di Palembang dan Bandung yang sudah berorientasi pada entrepreneurship dan dikelola dengan sukses,”imbuhnya.
Keberadaan laboratorium lingkungan tersebut menjadi rujukan nasional yang berperan dalam penanganan kasus pencemaran lingkungan hidup dan penegakan hukum, khususnya dalam penyediaan data valid dan terpercaya.
Menurut Herman, saat ini provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi yang belum miliki laoratorium lingkungan. Namun pemprov telah berjanji untuk menyelesaikan regulasi pembentukan laboratorium pada akhir tahun ini.
Untuk mengantisipasi keberadaan laboratorium, saat ini pemerintah juga akan memberikan hibah mobil laboratorium bergerak kepada 5 provinsi, yakni Kaltim, Sumatera Selatan, Riau, Jawa Timur, dan Banten. Wilayah tersebut dipertimbangkan berdasarkan kriteria tingkat pencemaran, jumlah industri dan jumlah penduduk.
Investasi untuk mobil laboratorium ini cukup mahal yakni Rp4,25 miliar untuk satu mobilnya. Mobil ini memiliki perlengkapan lengkap untuk parameter kualitas udara, air, limbah dan padatannya, dna masih banyak lagi.
Namun sebelum hibah ini direalisaikan, provinsi tersebut harus menandatangani pakta integritas terlebih dahulu. Hal itu untuk menghindari supaya tidak menjadi aset terlantar. Menurutnya selama ini tidak sedikit bantuan pemerintah pusat yang terabaikan dengan tidak didukung APBD yang memadai.
Dia juga mencintohkan untuk Kaltim yang belum memiliki laboratorium lingkungan harus merealisasikannya terlebih dahulu supaya bisa memperoleh hibah tersebut.
Selain itu, realisiasi hibah ini juga masih menyisakan banyak hal lainnya yang menjadi kendala. Misalnya saja untuk rekruitmen terkait dengan kompetensi SDM yang akan menjadi analis.
“Lalu terkait dengan bahan kimia nggak kecil di mobil ini. Dalam satu hari operasional juga tidak bisa bergerak tanpa adanya pengamanan.,” tekannya.
Selain mobil laboratorium kami juga akan membuat WhatsApp (WA) center sehingga setiap pencemaran bisa cepat terdeteksi sebab kondisi lingkungan ini sangat dinamis.
