Bisnis.com, BALIKPAPAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan mendapat anggaran sebesar Rp53,9 miliar untuk pelaksanaan pilkada 2020. Adanya pandemi Covid-19 membuat anggaran bertambah.
Sebelumnya eksekutif dan legislatif Balikpapan bersama penyelenggara pemilu telah melakukan rasionalisasi anggaran. Dari situ, ada Rp8,5 miliar bisa dialihkan. Biaya untuk pertemuan hingga sosialisasi tatap muka bisa dihapus karena Covid-19.
Akan tetapi ada tambahan honor untuk penyelenggara ad hoc sehingga butuh Rp6 miliar dan diambil dari dana optimalisasi, tersisa Rp2,5 miliar.
Di sisi lain, demi memenuhi protokol kesehatan, KPU butuh Rp16 miliar. Setelah dikurangi dari dana optimalisasi yang ada, penyelenggara butuh Rp13,5 miliar lagi.
Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha menuturkan bahwa pilkada harus bergulir bagaimanapun kondisinya. KPU harus memenuhi protokol kesehatan pada saat pemilihan yang berlangsung pada 9 Desember mendatang.
Pada dasarnya KPU masih sanggup jika hanya menyediakan tempat cuci tangan. Akan tetapi tidak untuk rapid test hingga pengadaan pengecekan suhu tubuh.
Mengurangi standar kesehatan seperti menurunkan kualitas APD pun bisa saja dilakukan. Akan tetapi risiko terburuknya adalah partisipasi pemilih yang rendah.
“Kan pemilih harus yakin kalau merasa aman. Nah, ini harus jadi perhatian semua pihak bagaimana APD petugas kami harus terpenuhi,” kata Thoha, saat ditemui Kantor Wali Kota, Rabu (10/6/2020).
Asisten I Sekretariat Kota Balikpapan, Syaiful Bahri menjelaskan bahwa berdasarkan arahan Wali Kota, pemerintah tidak mungkin melakukan penambahan dana melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“Karena angka itu sudah kita maksimalkan dan sudah diverifikasi sebelum kita menghadapi musibah seperti sekarang. Kita anggap itu sudah berjalan seperti yang keadaan normal,” jelasnya.
