Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Tak Ada Anggaran Protokol Kesehatan untuk Pilkada Balikpapan, Partisipasi Terancam Turun

Demi memenuhi protokol kesehatan, KPU butuh Rp16 miliar. Setelah dikurangi dari dana optimalisasi yang ada, penyelenggara butuh Rp13,5 miliar lagi.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 10 Juni 2020  |  20:07 WIB
Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha. JIBI - Bisnis/Jafry Prabu Prakoso
Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha. JIBI - Bisnis/Jafry Prabu Prakoso

Bisnis.com, BALIKPAPAN -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan mendapat anggaran sebesar Rp53,9 miliar untuk pelaksanaan pilkada 2020. Adanya pandemi Covid-19 membuat anggaran bertambah.

Sebelumnya eksekutif dan legislatif Balikpapan bersama penyelenggara pemilu telah melakukan rasionalisasi anggaran. Dari situ, ada Rp8,5 miliar bisa dialihkan. Biaya untuk pertemuan hingga sosialisasi tatap muka bisa dihapus karena Covid-19.

Akan tetapi ada tambahan honor untuk penyelenggara ad hoc sehingga butuh Rp6 miliar dan diambil dari dana optimalisasi, tersisa Rp2,5 miliar.

Di sisi lain, demi memenuhi protokol kesehatan,  KPU butuh Rp16 miliar. Setelah dikurangi dari dana optimalisasi yang ada, penyelenggara butuh Rp13,5 miliar lagi.

Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha menuturkan bahwa pilkada harus bergulir bagaimanapun kondisinya. KPU harus memenuhi protokol kesehatan pada saat pemilihan yang berlangsung pada 9 Desember mendatang.

Pada dasarnya KPU masih sanggup jika hanya menyediakan tempat cuci tangan. Akan tetapi tidak untuk rapid test hingga pengadaan pengecekan suhu tubuh.

Mengurangi standar kesehatan seperti menurunkan kualitas APD pun bisa saja dilakukan. Akan tetapi risiko terburuknya adalah partisipasi pemilih yang rendah.

“Kan pemilih harus yakin kalau merasa aman. Nah, ini harus jadi perhatian semua pihak bagaimana APD petugas kami harus terpenuhi,” kata Thoha, saat ditemui Kantor Wali Kota, Rabu (10/6/2020).

Asisten I Sekretariat Kota Balikpapan, Syaiful Bahri menjelaskan bahwa berdasarkan arahan Wali Kota, pemerintah tidak mungkin melakukan penambahan dana melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Karena angka itu sudah kita maksimalkan dan sudah diverifikasi sebelum kita menghadapi musibah seperti sekarang. Kita anggap itu sudah berjalan seperti yang keadaan normal,” jelasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

balikpapan Pilkada 2020
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top