Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Bupati Kutai Timur Kena OTT KPK, Pemprov Kaltim Ikuti Proses Hukum

Bupati Kutai Timur Ismunandar terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan lalu. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur di wilayahnya
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 07 Juli 2020  |  01:20 WIB
Bupati Kutai Timur Ismunandar (kiri) bersama istri yang merupakan Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria (kanan) dibawa menuju mobil tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka pascaterjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (4/7/2020). - ANTARA/Indrianto Eko Suwarso\n\n
Bupati Kutai Timur Ismunandar (kiri) bersama istri yang merupakan Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria (kanan) dibawa menuju mobil tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka pascaterjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (4/7/2020). - ANTARA/Indrianto Eko Suwarso\\n\\n

Bisnis.com, BALIKPAPAN - Bupati Kutai Timur Ismunandar terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan lalu. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur di wilayahnya

Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi mengatakan bahwa masyarakat dan seluruh jajaran pemerintah daerah diminta tetap memerhatikan azas praduga tak bersalah. Masalah ini agar diserahkan sepenuhnya kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kita tetap menggunakan azas praduga tak bersalah. Jadi masyarakat juga pemerintah daerah jangan berpikir macam-macam. Biarlah pihak KPK yang menanganinya,” katanya melalui keterangan resminya, Senin (6/7/2020).

Hadi menjelaskan bahwa berdasarkan kasus tersebut, selayaknya jajaran pemerintahan di provinsi maupun kabupaten dan kota lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Menurutnya, tata aturan pengadaan barang dan jasa termasuk kegiatan proyek pembangunan yang diawali sistem penawaran dan seleksi secara online di provinsi, kabupaten dan kota tidak ada perbedaan.

“Kita, mau pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, namanya aturan pengadaan barang, lelang maupun tata kelola keuangan standarnya sama,” jelasnya.

Wagub Hadi berharap ada atau tidak ada OTT, kinerja jajaran pemerintah daerah tetap jalan dan pelayanan terus ditingkatkan. Namun, kehati-hatian dan mentaati aturan menjadi landasan bekerja.

“Semua harus waspada dan jika ada kesalahan yang dideteksi sejak awal, tentu dilakukan teguran dan pembinaan agar tidak menjadi masalah,” ungkapnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kaltim kutai timur OTT KPK
Editor : Sutarno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top