Bisnis.com, BALIKPAPAN — Meskipun angka pekerja anak di Kalimantan Timur mengalami penurunan pada tahun 2022, namun persentasenya masih jauh dari harapan.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 6,56 persen anak usia 10-17 tahun di provinsi ini bekerja, baik secara formal maupun informal.
Kepala Dinas Kesejahteraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) Provinsi Kalimantan Timur, Noryani Sorayalita menyatakan angka ini menempatkan Kalimantan Timur di urutan kelima terendah di Indonesia.
“Kami mengapresiasi upaya pemerintah pusat dan daerah, serta semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan pekerja anak. Namun, kami juga menyadari bahwa tantangan masih besar dan membutuhkan kerja sama yang lebih intensif dan terpadu,” ujarnya yang dikutip, Senin (23/10/2023).
Soraya menjelaskan, faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak bekerja antara lain adalah kemiskinan, rendahnya akses dan kualitas pendidikan, kurangnya kesadaran orang tua dan masyarakat, serta lemahnya penegakan hukum.
Dia menambahkan, dampak pandemi Covid-19 juga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan sosial keluarga, sehingga memaksa anak-anak untuk membantu mencari nafkah.
Baca Juga
“Anak-anak yang bekerja berisiko mengalami eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, serta gangguan fisik dan mental. Mereka juga kehilangan hak-hak mereka sebagai anak, seperti hak bermain, belajar, dan berkembang sesuai potensi mereka,” tuturnya.
Berdasarkan data BPS, provinsi dengan persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja paling tinggi adalah Sulawesi Barat (14,83 persen), Papua (13,76 persen), dan Nusa Tenggara Timur (12,64 persen). Sementara itu, provinsi dengan persentase terendah adalah DKI Jakarta (1,82 persen), Bali (2,51 persen), dan Yogyakarta (2,58 persen).
Soraya mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam mewujudkan visi Kalimantan Timur sebagai provinsi ramah perempuan dan peduli anak.
“Kami juga mengembangkan model desa ramah perempuan dan peduli anak (DRPPA) sebagai pendekatan untuk pencegahan pekerja anak. Model ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, memperkuat partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan desa, serta membangun sistem perlindungan anak yang responsif dan inklusif,” pungkasnya.
