Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Pj Gubernur Kalimantan Barat Harisson menekankan pentingnya penanganan inflasi di daerah, khususnya di Kabupaten Kayong Utara.
Dia mengatakan banyak Penjabat Kepala Daerah yang kurang memahami dan melaporkan perkembangan inflasi di wilayahnya. Hal ini bertentangan dengan amanat Presiden dan penekanan dari Kemendagri.
“Inspektur sudah marah karena sebagian Pj Bupati/Wali Kota tidak memahami angka dan komoditas yang memberi andil inflasi di daerahnya. Bahkan indeks ketahanan harga, jangan-jangan dia tak paham karena banyak yang menganggap remeh hal ini, bahkan sebagian tidak melaporkan indeks ketahanan harga di wilayahnya,” ujarnya yang dikutip, Jumat (19/1/2024).
Menurut Harisson, bupati dan wali kota harus merinci komoditas bahan pokok setiap hari, menetapkan target penurunan harga, mengantisipasi kenaikan harga barang jasa dan pangan di wilayahnya, mencari solusi memastikan kesiapan stok pangan secara rutin, menganalisis frekuensi harga menjelang Ramadan dan ikut serta dalam rapat rutin bersama Mendagri.
Harisson mengungkapkan optimisme bahwa inflasi di Kalimantan Barat dapat terkendali. Dia menyebutkan bahwa Kalbar berada di tiga provinsi dengan inflasi terendah se-Indonesia, yaitu 2,2%, di bawah inflasi nasional yang mencapai 2,61%.
“Kita berharap inflasi di rentang 2,5 plus minus 1. Saya minta ini benar-benar dijaga paling tidak kita tetap di lima terendah dan saya yakin bupati dan perangkatnya akan mampu menjaga angka inflasi ini,” ungkapnya.
Baca Juga
Namun, Harisson juga mengakui ada beberapa komoditas yang berisiko menyumbang inflasi di Kalbar, antara lain daging ayam ras, telur ayam, beras, cabai rawit, bawang merah, bawang putih hingga angkutan udara.
“Untuk Nataru kemarin, memang banyak harga yang naik, tapi itu hanya musiman. Adapun yang menyumbangkan inflasi yaitu beras, rokok kretek, angkutan udara, bawang putih, bawang merah, ikan tongkol hingga daging babi. Padahal kita sudah antisipasi distribusinya bisa menggunakan darat,” jelasnya.
Oleh karena itu, Harisson berharap Bupati dan Wali Kota di Kalbar untuk rutin mengecek secara langsung harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat di wilayahnya.
Dia turut menyarankan mereka untuk berkomunikasi dengan pedagang untuk mengetahui masalah yang dihadapi.
“Saya harapkan bapak ibu sering-sering turun ke pasar, tanya informasinya kalau perlu dengan pedagang. Nah dari situ kita paham apa yang menjadi masalah ini, sehingga kita bisa mengambil langkah yang lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan ini,” imbaunya.
Salah satu contoh masalah yang diangkat Harisson adalah kondisi komoditas di Kabupaten Bengkayang. Di sana, harga daging ayam ras mencapai Rp50.000 per kilo, padahal di wilayah tersebut ada perusahaan besar pembudidaya ayam yakni PT Charoen Pokphand Jaya Farm.
“Jadi, ternyata demand-nya adalah Pontianak. Ayam, dikirim dulu ke Pontianak barulah dikirim lagi ke kabupaten-kabupaten lain termasuk Bengkayang sendiri. Nah ini Nah ini kan tidak perlu,” pungkasnya.
