Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan belum menerima panduan teknis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait rencana pengurangan pegawai negeri sipil di tingkat pusat dan daerah.
“Kami dengar memang ada rencana mempensiunkan dini PNS di tingkat pusat hingga daerah, tapi bagaimana mekanismenya, apa persyaratannya, semuanya belum sampai ke kami,” tutur Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Sayid MN Fadli, Senin (14/3/2016).
Biasanya, pensiun dini ditawarkan kepada PNS yang masa kerjanya mencapai puluhan tahun dan pengajuan pensiun datang dari pegawai yang bersangkutan. Saat ini, ada 3.000 pegawai negeri sipil di Pemkot Balikpapan.
Jumlah itu di luar dari data pegawai negeri sipil guru. Apabila digabungkan dengan jumlah guru, maka pegawai negeri sipil di Kota Balikpapan mencapai 5.900 orang, dengan jumlah guru mencapai sekitar 50%.
“Pemensiunan dini yang sifatnya besar-besaran kami belum tahu, kami tahunya juga dari media. Kan kadang-kadang media sudah tahu duluan.”
Sayid mengatakan pemkot justru masih kekurangan tenaga. Kepala sub bagian pada instansi-instansi rata-rata bekerja sendiri tanpa bantuan staf.
Begitu pun dengan tenaga bantuan yang dipekerjakan oleh pemkot. Anggaran untuk membayar tenaga bantuan berjumlah sangat sedikit. Adapun pembayaran tenaga bantuan berasal dari anggaran kegiatan pada tiap-tiap instansi.
“Pemkot ini struktur pegawainya model guci, artinya pegawai tingkat bawah sangat sedikit, yang tinggi juga sedikit. Banyaknya di tengah-tengah, padahal kami juga butuh pegawai golongan IIA misalnya, untuk kegiatan tertentu.”
