Bisnis.com, SAMARINDA - Pemerintah kota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur diimbau izin pembangunan hotel hanya diberikan bagi hotel yang berkonsep syariah.
Gubernur Provinsi Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan, hotel yang berkonsep syariah ini bertujuan tercapainya zero prostitusi.
"Kalau ada yang izin baru kami harapkan klasifikasi hotel syariah. Sementara ini belum ada izin yang baru," ujarnya, Rabu malam (15/6).
Langkah ini merupakan komitmen Pemprov Kaltim agar dapat menghapus praktik prostitusi di Kaltim. Pihaknya mengimbau kepala daerah hanya untuk memberikan izin pendirian hotel yang memiliki klasifikasi syariah.
"Kami menyarankan untuk masik klasifikasi hotel syariah. Ini nantinya tidak menjadi peraturan gubernur maupun peraturan daerah. Sifatnya hanya mengimbau dan yang melaksanakan kepala daerah. Semua itu tergantung kepala daerah," tutur Awang.
Kepala Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim Tri Murti Rahayu menambahkan, saat ini tengah dilakukan pembahasan konsep hotel syariah ini.
"Tidak menutup kemungkinan beberapa hotel bintang masih bebas memasukkan tamu tanpa memeriksa identitas lebih mendalam. Tapi ini masih dalam komunikasi, karena sudah sesuai kemauan gubernur, berkaca dari beberapa daerah," ucapnya.
Dia menuturkan, di beberapa daerah seperti Jakarta, Jogjakarta, Bali, Bandung sudah banyak ditemui hotel dengan konsep syariah ini. "Di Kaltim beberapa hotel di Samarinda dan Balikpapan pun telah menerapkan konsep tersebut."
Sementara itu, Sekretaris Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPC PHRI) Kota Samarinda Fikry Edrus menyambut baik rencana Pemprov Kaltim yang akan mengubah hotel konvensional menjadi berkonsep syariah.
"Kami sambut baik itu. Yang pasti ada tingkatan klasifikasi hotel yang berkonsep syariah ini," ujarnya.
Nantinya, apabila rencana konsep hotel syariah ini berjalan, pihaknya tetap meyakini tidak akan berpengaruh pada penurunan tingkat okupansi atau hunian kamar. "Kami tetep optimistis tidak berdampak pada penurunan okupansi hotel."
Sekretaris Jendral Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Kaltim HM Zulkifli berharap agar Pemprov memberlakukan moratorium sementara izin pendirian hotel yang berada di pusat kota.
"Perlu moratorium ini jangan disalah artikan, bukan tidak boleh berinvestasi. Kalau izin sudah dikeluarkan yasudah mau diapakan lagi, kalo izin yang belum dikeluarkan ya perlu dilakukan moratorium di daerah tertentu saja. Moratoritum itu buka tutup, kalau pada waktunya dibuka ya dibuka, kalau tidak perlu ditutup," tuturnya.
Dia menuturkan, moratorium ini bukan melarang para calon investor masuk ke Kalimantan Timur untuk mendirikan hotel tetapi Pemprov diharapkan mengarahkan lokasi hotel tidak lagi berada di pusat kota.
Zulkifli mencontohkan salah satu wilayah pengembangan hotel yakni daerah Samarinda Utara tempat Bandara Samarinda Baru yang akan beroperasi. Dia meyakini wilayah tersebut akan berkembang pesat apabila infrastruktur dasar seperti jalan, air dan listrik terpenuhi.
Hal tersebut akan sangat berguna bagi para pengusaha yang jeli melihat peluang di kawasan pengembangan. "Di pusat kota Samarinda wilayahnya sudah penuh untuk hotel. Pemerintah perlu mengarahkan ke daerah lain kecamatan maupun kabupaten salah satunya ke utara yang ada cikal bakal lapangan terbang, daerah tertentu juga berkembang kalau ada hotel."
Menurutnya, pusat kota saat ini tidak memungkinkan lagi untuk lokasi pembangunan hotel baru. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan moratorium kontruksif dengan memikirkan pertimbangan wilayah.
"Jadi izin pendirian hotel enggak hanya satu wilayah saja atau pusat kota. Coba diarahkan ke daerah yang lain. Saya yakin dengan ada hotel di kecamatan maupun kabupaten akan mengembangkan wilayah tersebut," terang Zulkifli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
