Bisnis.com, PONTIANAK – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalbar hanya mendapatkan dana senilai Rp 300 juta atau lebih kecil dari yang diusulkan untuk penanganan kebakaran lahan dan hutan, senilai Rp13 miliar pada tahun ini.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar T.T.A Nyarong mengatakan, dana yang diajukan ke APBD tersebut memang mencakup segala kegiatan penanganan karhutla di setiap kabupaten dan kota yang terkena bencana.
“Dana itu sudah keluar beberapa hari lalu, kami mengajukan ketika penetapan status bencana asap 1 Juni 2016 lalu. Memang anggaran tidak cukup tapi kami tidak bisa menuntut pemerintah pusat dan daerah agar mencairkan dana lebih besar lagi,” kata Nyarong kepada Bisnis, Jumat (2/9/2016).
Menurutnya, dana yang diperoleh pada 2016 kali ini lebih rendah dibandingkan dengan penanganan karhutla pada tahun lalu yang bisa mencapai Rp1,5 miliar melalui dana APBD Provinsi Kalbar.
Nyarong mengutarakan, sesungguhnya dana yang besar dibutuhkan Kalbar untuk penanganan karhutla jangka panjang seperti pembuatan embung, kanal, sumur bor, peralatan teknis kebakaran, satu set pakaian anti api hingga kebutuhan logistik makanan petugas kebakaran.
Adapun kebakaran tahun ini hingga akhir Agustus 2016, Nyarong mengungkapkan, mencapai 600 Hektare hutan dan lahan gambut atau lebih kecil luasan dibandingkan dengan kebakaran tahun lalu yang mencapai 74.858 Ha.
“Lokasi terbakar lebih banyak terjadi di 45 desa di Kabupaten Ketapang dan 18 desa di Kabupaten Kubu Raya. Kedua daerah ini memiliki luas lahan gambut yang terbesar di Kalbar,” kata dia.
