Pembebasan Lahan KIPI Tanah Kuning Tunggu Penerbitan RTRW

Bisnis.com, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menargetkan penyelesaian revisi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada akhir tahun ini.

Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ini nantinya sebagai dasar penetapan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning di Kabupeten Bulungan

"Setelah RTRW ini selesai, baru dapat dikeluarkan rekomendasi perijinan untuk kawasan tersebut. Tahun depan kami akan lakukan pembebasan lahan dan pembangunan jalan pendekat ke sana karena beberapa masih hutan belantara," ujarnya kepada Bisnis, belum lama ini.

Luas lahan KIPI tanah Kuning pada awal ini sekitar 7.500 hektare, tetapi akan dikembangkan menjadi 15.000 hektare.

Adapun Perusahaan Listrik Tenaga Air (PLTA), kawasan industri, Kota Baru Mandiri Tanjung Selor hingga pelabuhan laut internasional akan dibangun secara terintegrasi dan stimulan.

"Untuk amdal dan feasibility studi sudah dilengkapi, hanya tinggal menunggu tahun depan akan disusulkan penyusunan Detail Engineering Design (DED)," katanya.

Pihaknya meyakini, pengembangan KIPI sangat strategis karena lokasi Tanah Kuning merupakan Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang menjadi urat nadi perdagangan laut Indonesia.

Didukung lagi adanya pembangunan listrik di Kaltara, baik PLTA, PLTU maupun PLTG untuk mendukung pengembangan kawasan industri.

"Sudah ada beberapa perusahaan yang melakukan penjajakan. Salah satunya ya Inalum (PT Indonesia Asahan Alumunium). KIPI ini nantinya basisnya bisa gas, sawit, maupun pertanian," ucap Irianto.